Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan kemungkinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan layanan TransJakarta bagi seluruh warga, sebagai upaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Menurut Rio, kebijakan penggratisan tarif bagi 15 golongan yang saat ini sudah diberlakukan merupakan stimulus awal menuju tahap penggratisan TransJakarta secara menyeluruh.
“Sebagai stimulus, sebagai rangsangan untuk menuju tahapan-tahapan berikut yang lebih progresif, yaitu pembebasan pembiayaan yang lebih meluas lagi. Kalau sekarang dengan 15 golongan itu kurang lebih 8 persen dari total jumlah penduduk Jakarta, artinya itu kurang lebih hampir 1 juta warga Jakarta, maka ke depan itu bisa dilakukan tahapan-tahapan ke sana,” kata Rio kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menegaskan, tidak ada yang mustahil untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
“Jadi intisarinya adalah itu tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin-mungkin saja dan saya pasti mendukung dan memang harusnya seperti itu, sehingga kemudian kendaraan-kendaraan privat itu bisa makin diminimalkan, tentu dengan syarat-syarat yang lainnya lagi,” tambahnya.
Namun, Rio menekankan, ada sejumlah syarat penting yang perlu dipenuhi untuk menuju tahap tersebut. Salah satunya adalah transparansi dalam pengelolaan kelembagaan transportasi guna meminimalkan potensi korupsi.
“Kemudian yang lainnya adalah bagaimana melakukan integrasi terhadap badan pengelolanya. Hari ini kan ada tiga BUMD yang membawahi bidang transportasi. Kalau itu bisa diintegrasikan secara kelembagaan, paling tidak itu akan lebih membuat pembiayaan lebih low,” jelas Rio.
Menurut dia, efisiensi pembiayaan tersebut dapat membuka ruang untuk memperluas jumlah golongan penerima layanan gratis.
“Artinya kalau lebih low, maka itu bisa menjadi ruang untuk mengalokasikan golongan-golongan yang lainnya lagi, artinya bisa bertambah,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya target yang jelas dalam setiap tahapan kebijakan tersebut selama satu periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung – Rano Karno.
“Dan tentu harus ada target. Setiap tahun berapa dan apa, paling tidak satu periode Pak Pramono Anung-Pak Rano Karno ini ada progres atau target progres yang kita akan dapatkan,” tuturnya.
Rio menilai, sebagai kota global yang berkeadilan dan progresif, Jakarta harus menempatkan sektor transportasi sebagai komponen penting yang dikelola secara fokus dan serius.
“Karena banyak kaitannya, selain keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, juga faktor keadilan dan faktor ekonomi warga atau ekonomi rakyat yang sungguh-sungguh menjadi persoalan mereka sehari-hari,” pungkas Rio.
Sebelumnya, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggratiskan layanan Transjakarta bagi warga Jakarta sebagai upaya mengurai kemacetan yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, menilai kebijakan Pemprov DKI yang saat ini menggratiskan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat sudah sangat baik. Namun, ia mendorong agar cakupan kebijakan tersebut diperluas secara bertahap.
“Karena kalau lihat dari pencapaian sekarang, kalau kita lihat layanannya sudah bagus, tinggal bagaimana mengembangkan itu jadi lebih baik lagi untuk warga Jakarta. Salah satunya menurut saya ke depan secara bertahap dipikirkan juga transportasi publik di Jakarta itu gratis. Yang pertama mungkin yang bisa dibuat adalah Trans Jakarta,” kata Tigor dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kawal Jakarta yang digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/2).
