Jakarta, GPriority.co.id – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah anggapan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang tidak bermutu.
Menurut Teddy, program tersebut justru dirancang untuk memberikan akses pendidikan layak kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya putus sekolah atau tidak bersekolah.
“Sekolah Rakyat tidak bermutu, kata siapa?” ujar Teddy dalam keterangannya dikutip dari video yang beredar dan menjadi sorotan publik.
Teddy mengatakan, hingga Agustus 2026, lebih dari 43.000 anak yang sebelumnya putus sekolah atau tidak bersekolah telah kembali mendapatkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Menurutnya, keberadaan program tersebut bukan hanya bertujuan mengembalikan anak ke bangku sekolah, tetapi juga menyediakan lingkungan pendidikan yang lebih lengkap.
Para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas berbasis asrama, termasuk tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, pendidikan akademik, pembinaan adab, serta fasilitas belajar. Sistem tersebut diharapkan memberikan dukungan menyeluruh kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Teddy juga menyoroti prestasi siswa sebagai salah satu indikator kualitas program. Sebanyak tujuh siswa SRMA 26 Makassar disebut berhasil meraih juara dalam Olimpiade Nasional Indonesia (ONI), Kompetisi Sains Pelajar Dalton (KPSD), dan Airlangga Competition. Prestasi tersebut diraih dalam bidang Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Sejarah.
Menurut Teddy, kesempatan memperoleh pendidikan juga membuka ruang bagi siswa untuk memiliki cita-cita lebih tinggi. Ia mencontohkan seorang siswa yang bahkan menulis surat berbahasa Inggris kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Insyaallah di sini, di Sekolah Rakyat, anak-anak yang dulunya di jalanan kini dapat bermimpi besar, bercita-cita tinggi. Di sini akan lahir anak-anak yang tidak hanya pintar, tetapi juga anak-anak yang beradab,” kata Teddy.
Meski demikian, kualitas Sekolah Rakyat tetap menjadi bahan evaluasi sejumlah pihak. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sebelumnya menyoroti persoalan penempatan guru.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai pemerintah mengabaikan persoalan mendasar setelah ratusan guru mengundurkan diri akibat penempatan yang jauh dari domisili.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta bahwa penempatan guru yang jauh adalah gejala dari masalah yang lebih besar,” ujar Ubaid dikutip dari laporan ANTARA.
Selain persoalan guru, pengadaan barang Sekolah Rakyat juga sempat menjadi sorotan. KPK menyatakan tengah melakukan kajian pencegahan korupsi terkait pengadaan dalam program tersebut, termasuk pengadaan sepatu siswa.
Dengan berbagai pandangan tersebut, kualitas Sekolah Rakyat tidak hanya dinilai dari jumlah siswa yang berhasil ditampung atau prestasi yang diraih.
Keberlanjutan program, kualitas guru, tata kelola, fasilitas, serta hasil pendidikan dalam jangka panjang juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilannya.
