Tekan Angka Obesitas Anak, Inggris Larang Restoran Cepat Saji Dekat Sekolah

Ilustrasi makanan cepat saji/Foto : Dok. Shutterstock Ilustrasi makanan cepat saji/Foto : Dok. Shutterstock

Inggris, GPriority.co.id – Pemerintah Inggris didesak mengambil langkah lebih tegas untuk mengatasi krisis obesitas dengan melarang restoran cepat saji baru beroperasi di sekitar sekolah.

Usulan tersebut datang dari anggota parlemen lintas partai yang tergabung dalam Komite Kesehatan dan Pelayanan Sosial House of Commons, sebagai bagian dari serangkaian rekomendasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak.

Dilansir dari laporan The Guardian, selain pembatasan restoran cepat saji, para anggota parlemen juga meminta pemerintah melarang iklan makanan tinggi lemak, gula, dan garam di papan reklame, halte, serta transportasi umum. Mereka menilai paparan iklan makanan tidak sehat yang terus-menerus menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka obesitas di kalangan anak dan remaja.

Ketua Komite Kesehatan, Layla Moran, menegaskan bahwa lingkungan saat ini terlalu banyak mendorong masyarakat, terutama anak-anak, untuk mengonsumsi makanan tidak sehat.

“Kita terus-menerus dibombardir promosi dan iklan yang kita lihat dan dengar setiap hari—di layar, dalam perjalanan anak-anak pulang sekolah, ketika memasuki toko, bahkan saat mengantre di kasir,” ujar Moran.

Ia menambahkan, “Sudah menjadi akal sehat bahwa jika kita ingin menghentikan epidemi obesitas pada anak, kita harus menghilangkan godaan berupa gerai makanan cepat saji di sekitar sekolah dan di wilayah dengan tingkat obesitas anak yang tinggi.”

Laporan komite menyebutkan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan sejak 1992 belum berhasil membendung peningkatan obesitas. Saat ini, sekitar 66 persen orang dewasa dan 28 persen remaja berusia 13–15 tahun di Inggris mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Kondisi tersebut diperkirakan membebani perekonomian Inggris hingga 74 miliar pound sterling setiap tahun melalui biaya kesehatan dan dampak ekonomi lainnya.

Para anggota parlemen juga menilai pemerintah perlu menutup celah dalam aturan tata ruang yang selama ini dimanfaatkan jaringan restoran cepat saji untuk tetap membuka gerai di dekat sekolah. Mereka meminta definisi mengenai restoran dan gerai makanan cepat saji diperjelas agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menolak izin usaha.

Tak hanya itu, laporan tersebut merekomendasikan agar supermarket diwajibkan menempatkan buah dan sayuran di lokasi yang lebih mudah dijangkau konsumen, menerapkan label gizi model “lampu lalu lintas” pada seluruh produk makanan, serta mewajibkan produsen mengungkap persentase penjualan produk sehat dan tidak sehat. Para legislator juga meminta pemerintah “lebih berani menghadapi tekanan dari industri” yang dinilai kerap menunda penerapan kebijakan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Advertising Association menolak usulan larangan iklan tersebut. Organisasi itu menyatakan, “Puluhan tahun penelitian di berbagai disiplin ilmu berulang kali menunjukkan bahwa iklan tidak berkontribusi terhadap perubahan jangka panjang pada obesitas atau indeks massa tubuh (BMI), dan pembatasan iklan tidak meningkatkan kesehatan masyarakat.”

Usulan terbaru ini melengkapi kebijakan pemerintah Inggris yang sejak Januari 2026 telah melarang iklan makanan tinggi lemak, gula, dan garam tayang di televisi sebelum pukul 21.00 serta di seluruh platform digital sebagai bagian dari strategi nasional menekan angka obesitas anak.