Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi tidak bisa dilepaskan dari sistem rekrutmen kepala daerah melalui pemilihan langsung.
Menurut Tito, mekanisme pilkada langsung memang memberikan ruang demokrasi yang luas bagi masyarakat. Namun, sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.
“Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus,” kata Tito usai rapat bersama DPR di kompleks parlemen Jakarta, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan. Tito menegaskan bahwa mahalnya proses politik tidak selalu sejalan dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas tinggi.
Selain itu, faktor kesejahteraan, moral, dan integritas individu juga turut berperan dalam menentukan kualitas kepala daerah.
Untuk diketahui, sejumlah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam waktu berdekatan, termasuk kasus yang melibatkan Gatut Sunu Wibowo.
Meski demikian, Tito menekankan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara parsial atau hanya berdasarkan kasus per kasus. Ia menilai, ada persoalan mendasar dalam sistem yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Tito menilai evaluasi terhadap sistem pilkada langsung perlu dilakukan secara komprehensif, agar ke depan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi.
Pemerintah, kata dia, perlu melihat kembali keseimbangan antara nilai demokrasi dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan dari sistem yang berjalan saat ini.
