Sebagai bagian dari reformasi berskala besar dan konsisten yang dilakukan di negara yang bertujuan untuk menciptakan Uzbekistan baru yang bebas dan demokratis, perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional, memastikan partisipasi warga dalam pemerintahan dan masyarakat, serta meningkatkan undang-undang pemilu. Untuk pemilihan yang demokratis dan adil dianggap sebagai kondisi yang paling penting dan perlu untuk demokrasi.
Hal itu dibuktikan dengan pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 2019 lalu, menurut Presiden, berdasarkan prioritas gagasan “Uzbekistan Baru – pemilu baru – parlemen baru”. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa lingkungan politik baru telah terbentuk di negara tersebut, yang diperlukan untuk meningkatkan reformasi demokrasi ke tingkat yang baru. Pemilu, yang diadakan untuk pertama kalinya berdasarkan KUHP Uzbekistan, memperoleh pengalaman yang berguna, namun, beberapa celah teridentifikasi dalam undang-undang. Sesuai dengan Program Negara 2020, rancangan undang-undang telah dikembangkan yang bertujuan untuk memperbaiki undang-undang pemilu. Hal itu disebutkan dua kali pada Kamar Oliy Majlis dengan partisipasi anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat, senator dan para wakil. Pada Mei-Juni 2020, diadakan diskusi publik.
Tugas prioritas saat ini adalah memperbaiki undang-undang pemilu nasional dan praktik penyelenggaraan pemilu, menyesuaikannya dengan standar internasional yang diakui secara umum, menyelaraskan dengan reformasi demokrasi yang sedang berlangsung, meningkatkan otoritas politik negara dan tempatnya dalam peringkat dan indeks internasional.
Pertama, perlu untuk menyampaikan kepada komunitas internasional esensi reformasi yang dilakukan ke arah ini dengan menghilangkan kekurangan dan masalah yang muncul dalam pemilihan parlemen 2019, dan dengan menerapkan rekomendasi tertentu yang dapat diterima dari organisasi internasional dan pemantau asing ke dalam legislasi nasional.
Kedua, Uzbekistan menempati peringkat 157 dalam Indeks Demokrasi Dunia. Oleh karena itu, sesuai dengan Keputusan Presiden “Tentang meningkatkan posisi Republik Uzbekistan dalam peringkat dan indeks internasional, serta pengenalan mekanisme baru untuk kerja sistematis dengan mereka di badan dan organisasi negara” tertanggal 2 Juni, Tahun 2020, tujuan telah ditetapkan – pada tahun 2022 untuk meningkatkan performa negara kita ke arah “proses pemilu dan pluralisme” sebanyak enam kali.
Ketiga, meningkatkan budaya pemilu penduduk, lebih meningkatkan sistem kerja partai politik dengan para pemilihnya, dan memperkuat aktivitas politik mereka sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang pemilu yang konsisten. Karena “Jalan reformasi demokrasi adalah satu-satunya jalan yang paling pasti bagi kami.”
Apa yang harus diperhatikan saat mengembangkan undang-undang
Sesuai dengan Pasal 83 Konstitusi, sekelompok deputi, atas dasar hak inisiatif legislatif, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) “Tentang Amandemen dan Penambahan pada Undang-Undang Legislatif Tertentu Republik Uzbekistan yang Berhubungan dengan Dewan Legislatif dengan Memperbaiki Legislasi Pemilu.”
Hal ini dikembangkan dalam kerangka Program Negara untuk Implementasi Strategi Aksi di Lima Area Prioritas Pembangunan Republik Uzbekistan pada 2017-2021 dalam “Tahun Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Ekonomi Digital.”
Dalam menyusun RUU tersebut, mereka mengandalkan tiga sumber:
1.Undang-undang dan praktik pemilu nasional;
2.Pengalaman lebih dari 20 negara asing dalam menyelenggarakan pemilu;
3.Norma dan standar internasional tentang pemilu.
4.RUU ini mengusulkan untuk melakukan perubahan dan penambahan:
5.Konstitusi Republik Uzbekistan Pasal 117;Pasal 3 Undang-Undang Tata Negara tentang “Hasil Referendum dan Pokok-pokok Organisasi Kekuasaan Negara”;
6.Pasal 29 KUHP Republik Uzbekistan;
7.Pasal 6 UU “Tentang Pendanaan Partai Politik”.
Faktor yang membutuhkan perubahan tanggal
Sekelompok deputi, bersama dengan pakar nasional dan asing, mempelajari dengan cermat masalah penundaan tanggal pemilihan parlemen, presiden, dan perwakilan pemerintah dari Desember hingga Oktober.
Menurut Pasal 117 Konstitusi, pemilihan Presiden Republik Uzbekistan, ke Kamar Legislatif Oliy Majlis dan Jokargy Kenes dari Republik Karakalpakstan, ke badan perwakilan kekuasaan negara wilayah, distrik, kota-kota yang diselenggarakan, masing-masing, pada tahun berakhirnya masa jabatan konstitusional mereka – pada hari Minggu pertama dekade ketiga bulan Desember.
Aturan yang sama ada dalam Pasal 3 UU Tata Negara “Hasil Referendum dan Pokok-pokok Organisasi Kekuasaan Negara”.
Alasan penundaan pemilu dari Desember hingga Oktober adalah karena beberapa aspek penting berikut ini.
Faktor pertama. Setelah pemilihan parlemen, proses politik dan hukum yang penting seperti penyelenggaraan pertemuan pertama Kamar Legislatif dan Senat Oliy Majlis, persetujuan pencalonan Perdana Menteri pada pertemuan gabungan mereka, dan pembentukan pemerintahan – Kabinet Menteri. Pesan Presiden kepada Oliy Majlis jatuh pada triwulan pertama tahun baru. Hal ini menyebabkan penundaan dalam pengadopsian program negara dan reformasi yang dihitung untuk tahun yang sama hingga April-Mei.
Misalnya, peristiwa politik dan hukum pasca pemilu parlemen 2019 berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yakni 20-24 Januari, dan Program Kenegaraan 2020 disahkan pada 2 Maret.
Faktor kedua. Kebetulan pemilu dengan periode musim dingin, pada gilirannya, menyebabkan sejumlah kekurangan dalam meningkatkan aktivitas warga negara dalam pemilu, acara kampanye berskala besar, penggunaan teknologi elektoral modern, dan penyelenggaraan acara massa. Pada pemilu terakhir, masyarakat, partai politik, dan para pemilih mengajukan usulan tentang masalah ini.
Faktor ketiga. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman asing, pemilihan umum diadakan pada bulan Desember terutama di negara-negara bagian Belahan Bumi Selatan dengan iklim yang panas, misalnya, di Ghana, Mesir, Nigeria, Republik Afrika Selatan, Aljazair, Venezuela, dan Republik Dominika. Di negara bagian seperti Swiss, Spanyol, Uruguay, Chili, Yordania, dan sejumlah negara Persemakmuran Negara Merdeka, pemilihan umum diadakan pada bulan Oktober-November.
Faktor keempat. Pemilu tahun ini di Uzbekistan jatuh pada 25 Desember, ketika Natal dirayakan, hari libur keagamaan bagi para pengamat yang diundang dari negara-negara Eropa dan Amerika. Hal ini dapat membatasi partisipasi pengamat internasional, yang dihormati di dunia, dalam pemilu.
Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diusulkan untuk menunda pemilihan Presiden Republik Uzbekistan, ke Kamar Legislatif Oliy Majlis dan Jokargy Kenes dari Republik Karakalpakstan, ke badan perwakilan kekuasaan negara dari bulan Desember hingga Minggu pertama dari dekade ketiga bulan Oktober.
Akibatnya, di satu sisi sebuah peluang akan diciptakan untuk pembentukan badan-badan negara bagian tertinggi secara tepat waktu setelah pemilihan umum dan penerapan keputusan politik dan hukum yang paling penting. Di sisi lain, situasi yang mungkin terjadi seperti partisipasi pasif warga negara dalam pemilu karena cuaca yang tidak mendukung akan diperingatkan. Dengan demikian, akan ada kondisi yang jauh lebih nyaman bagi para pemilih dan pengamat untuk mengungkapkan keinginan mereka.
Apa yang akan diberikan dengan perbaikan Kode Pemilihan
Perubahan dan penambahan berikut diperkenalkan ke dalam Kode Pemilihan.
Perubahan pertama: Direkomendasikan untuk menghapuskan kelembagaan KPU kabupaten untuk pemilihan Kengash kabupaten (kota) dari wakil rakyat, dan mempercayakan kekuasaannya kepada KPU kabupaten (kota).
Sebagaimana ditunjukkan oleh analisis, setiap daerah pemilihan rata-rata dibatasi pada satu hingga tiga TPS, oleh karena itu, dalam praktiknya, mereka telah melakukan kegiatan yang tidak efektif selama beberapa tahun. Seringkali, fungsi komisi pemilihan distrik dan komisi pemilihan kabupaten (kota) terkait saling terulang. Karena itu, belanja APBN semakin meningkat.
Sebagai hasil dari optimalisasi tersebut, 5.739 KPU dengan lebih dari 544 ribu anggota akan dihapuskan, yang berarti sumber daya manusia akan terselamatkan, dan birokrasi yang tidak perlu di antara mereka yang terlibat dalam pemilu akan dicegah.
Perubahan kedua: prosedur diperkenalkan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih warga Uzbekistan yang tinggal di luar negeri, terlepas dari apakah mereka terdaftar dalam daftar konsuler misi diplomatik, dan dasar hukum dibuat untuk pemungutan suara pemilih yang berada di luar negeri, saat menggunakan kotak suara portabel di tempat tinggal atau kerja.
Misalnya, praktik ini pertama kali diujicobakan pada pemilihan parlemen 2019. Lebih dari 90 ribu warga Uzbekistan yang saat itu berada di Rusia, Korea Selatan, dan Kazakhstan memilih menggunakan kotak suara portabel. Salah satu arahan prioritas dari kebijakan baru Uzbekistan adalah secara tepat memastikan hak, kebebasan, dan kepentingan sah warga negara, terlepas dari lokasinya.
Perubahan ketiga: prosedur diperkenalkan di mana pengamat yang mengunjungi TPS yang dibentuk di tempat-tempat penahanan dan pemenjaraan, serta di unit militer, memberi tahu tentang partisipasi mereka setidaknya tiga hari sebelumnya.
Perubahan keempat: prosedur yang tepat untuk membayar gaji dan kompensasi kepada anggota komisi pemilihan, penghitung gaji mereka ditetapkan.
Perubahan kelima: Undang-undang “Tentang pembiayaan partai politik” sejalan dengan KUHP, prosedur pembiayaan oleh negara bagian dan pemilihan presiden ditetapkan sama dengan pemilihan parlemen dan badan perwakilan.
Berdasarkan rekomendasi Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, amandemen KUHP berikut dibuat.
Pertama, fungsi KPU dalam menyelenggarakan rapat calon dengan pemilih dikecualikan. Kampanye pemilu terkait langsung dengan partai politik, dan campur tangan komisi pemilu dalam pekerjaan ini dianggap sebagai fungsi yang tidak biasa bagi mereka.
Bersamaan dengan itu, penggunaan sumber daya negara saat kampanye pra-pemilu dilarang. Misalnya, pelaksanaan kampanye pemilu dilarang oleh PNS, jika bukan kuasanya, juga oleh militer, pegawai organisasi keagamaan, dan hakim.
Untuk mencegah penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam pengumuman hasil pemilu, jangka waktu pengajuan banding atas keputusan komisi pemilu telah dikurangi dari sepuluh hari menjadi lima hari.
Untuk memastikan transparansi penggunaan dana yang dialokasikan untuk kampanye pra-pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pendanaan Partai Politik, akan diperkenalkan prosedur untuk mengumumkan laporan sementara dan laporan keuangan akhir setelah pemilu, serta mengumumkan hasil audit kegiatan pihak oleh Kamar Akuntansi. (Akmal SAIDOV,Wakil Ketua Pertama Kamar Legislatif Oliy Majlis Uzbekistan.Foto.Dubes Uzbekistan)
