Jakarta, GPriority.co.id – Aliansi Ibu Indonesia (AII) mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memiliki dampak luas terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Dalam pernyataannya, perwakilan Aliansi Ibu Indonesia, Anet, mengatakan pihaknya menuntut transparansi kepada pemerintah terkait kebijakan yang sedang dijalankan, khususnya di tengah situasi global yang dinilai semakin tidak pasti.
“kami menuntut hak kami untuk transparansi publik terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Ketika semua negara lain sedang mempersiapkan kondisi geopolitik yang sangat buruk, potensi geopolitik yang sangat buruk yang mungkin bisa terjadi, kita masih tetap dengan isu MBG yang belum juga putus,” katanya usai melakukan mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang APBN terkait kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (10/3).
Ia menyebut Aliansi Ibu Indonesia melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat di tingkat akar rumput sebelum menyampaikan kritik terhadap program tersebut. Maka itu, program MBG berpotensi membawa dampak serius jika terus dilanjutkan.
“Program ini tuh daya rusaknya luar biasa. Program ini kalau dilanjutkan bisa membuat menarik bangsa kita ke dalam kondisi berbahaya,” katanya.
Ia menyinggung kondisi fiskal negara yang disebut semakin sempit serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan program tersebut. Anet menilai sejumlah layanan penting bagi masyarakat disebut mulai terdampak.
“Yaitu saat ini negara sudah tidak menanggung biaya FISUM untuk korban kekerasan seksual. Dan itu adalah bukti bahwa berbagai macam aspek-aspek yang krusial di negara itu dikalahkan demi MBG,” katanya.
Disamping itu, Anet juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat, terutama bagi keluarga dan pelaku usaha kecil. Menurutnya, kelompok perempuan menjadi pihak yang paling terdampak ketika kondisi ekonomi keluarga semakin tertekan.
“Jadi kami dari kaum ibu yang terdampak paling rentan di garis depan ketika ruang fiskal semakin sempit. Ketika kebutuhan dasar pokok itu menjadi sangat besar, harganya sangat tinggi. Ketika nanti kemudian beban keluarga menjadi besar, itu ibu yang paling terdampak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Ibu Indonesia juga mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mendengar aspirasi masyarakat terkait program MBG. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan prioritas kebijakan yang berbeda.
Menurutnya, program MBG tidak memberikan dampak signifikan terhadap masalah gizi dan ekonomi masyarakat.
“Program ini jelas dan nyata tidak membawa kebermanfaatan nyata apapun. Dalam penurunan kasus stunting, dalam meningkatkan kemakmuran atau daya ekonomi masyarakat. Justru tidak, justru melemahkan,” katanya.
