Penulis : Dimas A Putra │ Editor : Lina F │ Foto : GP Sifra
Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya menguatkan ketahanan pangan melalui program – program unggulan, diantaranya peningkatan produksi, diversifikasi, efisiensi, distribusi, hingga penggunaan teknologi.
Namun, lebih dari itu Kabupaten Kutim yang memiliki 80 persen kemampuan fiskal dari batu bara dan migas, juga mengupayakan beralih dan fokus pengelolaan sektor di luar tambang secara profesional.
Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Bupati Kutim H. Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri Diskusi Terpumpun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kutim Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Balikpapan pada Rabu (29/11).
“Industrialisasi adalah lompatan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita. Di masa mendatang kita tidak lagi mengekspor bahan mentah misalnya pisang, nanas, cokelat, jagung dan udang. Tetapi harus diolah dalam berbagai bentuk produk turunannya dan industrialisasi produk pangan jadi nilai tambah atas produk tersebut. Dari sisi produksi bisa dikembangkan lewat program food estate,” kata Bupati Ardiansyah dalam sambutannya.
Bupati Ardiansyah mengatakan jika hal ini sejalan dengan rencana kerja jangka panjang Pemkab Kutim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diterimanya beberapa waktu lalu.
Namun, kata Bupati Ardiansyah upaya tersebut tak akan berjalan tanpa sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmad Firdaus menuturkan dalam menyusun kebijakan penguatan ketahanan pangan harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya ketersediaan pangan mencakup cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga.
Lalu, terkait keterjangkauan penguatan logistik dan alur distribusi serta aspek pemanfaatan, kata Rachmad terdiri dari penganekaragaman pola konsumsi dan pengawasan mutu dan keamanan makanan.
“Tujuan utama “Food Security” atau ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan setiap individu dapat hidup sehat, aktif produktif dan berkelanjutan,” tutur Rachmad.
Selain itu, Rachmad mengatakan dalam menyusun strategi kebijakan penguatan ketahanan pangan perlu memperhatikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA).
“Tujuan penyusunan IKP untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah, dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota dan provinsi lain,” ucap Rachmad.
