Jakarta, GPrioirty.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya pada acara Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024 Yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, mengatakan, pada prinsipnya mengelola keuangan itu seperti mengelola keuangan rumah tangga. Dikatakan Menteri Tito dihadapan para hadirin. Pada Rabu,(18/12).
“Kita semua paham, dalam mengelola keungan baik negara, provinsi dan daerah, prinsip dasarnya sama, yaitu seperti mengelola keuangan rumah tangga. Bagaimana caranya pendaptan lebih besar dari belanja,” Kata Menteri Tito.
Dikatakan Tito, jika pendapatan lebih besar dari pada belanja maka akan ada simpanan anggaran yang dapat digunakan untuk kebutuhan belanja lainnya, jika sebaliknya, belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan, maka anggaran mengalami devisit.
“Belanja lebih besar dari pendapatan, itu namanya utang,” imbuhnya.
Menteri Tito menjelaskan, Kementerian keuangan telah mengatur TAD (Transferan Ke Daerah ) sebesar Rp 919.87 Triliun dengan rincihan, DBH Rp 192.29 Triliun , DAU Rp 446.63 Triliun, 185.24 Triliun, Dana OTSUS 17.52 Triliun, Dana Desa Rp 71 Triliun. Ini sudah sesuai dengan RKP APBN Tahun 2025 mengusung tema, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sedangkan menurut Tito, PAD (Pendapatan Asli Daerah ) di daerah yang tinggi didapatkan dari pajak retribusi.
“Jika ada daerah yang PAD tinggi, itu tandanya swastanya hidup, karena yang dipajaki swasta, ketika swasta hidup maka perputaran ekonomi juga baik” paparnya.
Lanjutnya, untuk sumber pendapatan lain seperti dari BUMD, Tito mengatakan, hampir separuh dari BUMD di Indonesia dari total 1057 BUMD, Bleeding (red : sekarat).Ini dikarenakan adanya nepotisme dan kurangnya SDM yang capable.
Untuk itu Ia berpesan, BUMD yang tidak bisa survive agar secepatnya berhenti beroperasi sebab akan terjadi pemborosan anggaran belanja daerah yang dipakai untuk menutupi operasinal BUMD tersebut.
“Bleeding karena yang ditaruh keluarga, teman, akhirnya ngak capable, selain itu ada teman-teman yang yang dipakai untuk hal-hal tertentu. Saya tahulah modus operandi,” ungkapnya,
Selain itu Menteri Tito juga mengkritisi, APBD tak efektif seperti dipakai rapat dan studi banding.
“Contoh ada daerah menganggarkan stunting senilai Rp 10. miliar. Namun, dari total anggaran itu hanya Rp 2 miliar yang disalurkan ke masyarakat dan masuk ke perut selebihnya untuk kegiatan yang tidak efektif, ” turut Tito sambil tertawa kecil menyinggung ketidak profesionalismenya penggunaan anggaran.
Tito meninta agar Pemda (Pemerintah Daerah) mengubah mindset utuk tidak lagi melakukan kegiatan yang menghabiskan anggaran daerah.
“Saya minta agar Pemda rubah mindset, ” harap Menteri Tito.
Foto : GPriority/Jojie
