Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespon rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian Gaza. Sebelumnya, rencana ini disampaikan Prabowo pada 26 Oktober 2025 di agenda KTT ASEAN-Amerika Serikat, dan kembali disebutkannya dalam retret menteri dan wakil menteri di Hambalang beberapa hari lalu.
Disampaikan oleh juru bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, saat ini terkait jumlah pasukan masih terus dalam tahap pembicaraan, begitupun dengan berbagai detail yang ada, mengikuti mandat ISF, ‘rules of engangement’.
‘Terkait hal itu masih dibicarakan berbagai detail yang ada. Karena di ISF ini mandatnya ‘rules of engagement-nya, pasukan-pasukannya di sana seperti apa, dan ada berbagai pembahasan detail dan teknis yang masih dibicarakan berabgai pihak. Termasuk kita di dalam Pemerintah Indonesia dan berabgai kementerian dan lembaga terkait. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara resmi jumlah kontribusi kita,” ungkap Yvonne pada agenda press briefing, Kamis (8/1).
Meski ada wacana mengirimkan pasukan perdamaian hingga 20.000 orang, namun Yvonne mengatakan, jumlah pastinya tetap tergantung kebutuhan di lapangan. Sehingga pembahasan terkait jumlah pasti pasukan yang akan dikirim masih terus dilakukan.
“Berbagai pembicaraan teknis masih dilakukan saat ini dan pentingnya kita untuk terus mendorong keterlibatan semua pihak. Karena semua, balik lagi, bentuk potensi kontribusi Indonesia. Jumlahnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. This is not an easy matter yang kita bisa bicarakan dalam overnight. Tapi memang banyak sekali isu-isu yang perlu dibahas di situ. Bukan hanya teknis, tapi juga isu-isu komprehensif lainnya,” tekan Yvonne.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Kemlu lainnya, Vahd Nabyl. Ia menilai, pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza memerlukan waktu yang sebaik mungkin dengan proses yang harus terus dikawal.
“Kita ingin mendukung upaya bagi Palestina, sehingga modalitas yang detail itu memerlukan kejadian, memerlukan waktu yang sebaik mungkin. Untuk itulah kita sama-sama mengawal prosesnya dan seperti tadi disampaikan, saat ini masih terus berlangsung,” tutup Nabyl.
