BPK Ungkap Beragam Kendala di Pembangunan IKN, Apa Saja Itu?

Jakarta, GPriority.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN adalah persiapan pembangunan infrastruktur yang dianggap belum memadai, terutama terkait persiapan lahan.

“Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi laporan BPK yang dikutip Senin (10/6).

Masalah lainnya mencakup pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi yang belum optimal, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, serta harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang yang tidak sepenuhnya terkendali.

Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN juga disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta terdapat kekurangan pasokan air untuk pengolahan beton.

BPK juga menyebut bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar menginstruksikan Direktur Jenderal unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode selanjutnya.

“Serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan,” ujar BPK.

Foto: Kementerian PUPR