Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, meminta pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
“Sudah waktunya Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang. Banyak dapur penyedia MBG yang belum memenuhi standar kebersihan dan pengelolanya pun bukan dari industri makanan,” ujar Charles dalam Podcast Sudut Dengar Parlemen yang disiarkan Radio TV Parlemen DPR RI dikutip, Kamis (23/10).
Charles mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan banyak dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi tanpa infrastruktur memadai, seperti saluran air yang buruk, tidak adanya perangkap serangga, hingga pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri.
Tak hanya itu, proses penyimpanan makanan juga dinilai tidak memenuhi standar suhu ideal, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan jamur.
“Rentang waktu antara proses memasak hingga makanan disajikan ke anak-anak terlalu panjang, bahkan bisa mencapai 7–8 jam,” tuturnya.
Ia menegaskan perlunya sanksi tegas terhadap dapur yang terbukti menyajikan makanan dalam kondisi tidak layak.
“Sampai saat ini belum ada sanksi signifikan. Kalau perlu, operasional dapur yang bermasalah dihentikan sementara,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dikembalikan ke sekolah dengan melibatkan kantin dan komite sekolah. Menurutnya, hal ini akan membuat pelaksanaan program lebih efektif, transparan, dan aman.
“Jika orang tua dan sekolah dilibatkan, mereka pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Selain itu, ekonomi lokal di sekitar sekolah juga ikut bergerak,” kata Charles.
Ia menegaskan, Komisi IX DPR akan terus mengawal program MBG agar berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai tujuan awal: menekan angka gizi buruk di Indonesia tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak.
