Jakarta, GPriority.co.id – Israel dilaporkan kembali jatuhkan bom ke Gaza, Palestina, jelang gencatan senjata pada 19 Januari 2025, dengan menggunakan drone.
Selang waktu beberapa jam sebelum gencatan senjata Israel dan Hamas dimulai pada Minggu (19/1), Israel kembali menyerang Gaza .
Israel dilaporkan mengembom Yayasan Namaa di Jabalia al Balad. Insiden tersebut melukai sejumlah warga Palestina.
Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Israel berhak melanjutkan perang dengan dukungan Amerika Serikat apabila kesepakatan pembebasan sandera tidak dipenuhi.

Disisi lain, sebuah laporan dari Gaza, Palestina mengungkap jika korban sipil terus bertambah akibat serangan udara yang berlangsung.
Selain itu, korban juga termasuk lima anggota keluarga yang tewas di Khan Younis.
Sebagai informasi, gencatan senjata selama 42 hari telah disepakati dengan mediasi Qatar, AS, dan Mesir.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut mencakup pembebasan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak.
Hal tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Selain itu, sebanyak 737 tahanan Palestina telah dijadwalkan untuk dibebaskan. Sementara 33 sandera Israel akan dipulangkan.
Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung sejak serangan Hamas pada Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Gaza.
Dalam insiden tersebut, sebagian besar korban merupakan warga sipil. Selain itu akibat dari perang ini juga menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.
Kesepaktan Gencatan Senjata, Pemantik Perdamaian Secara Permanen

Dengan kesepakatan gencatan senjata yang disetujui, diharapkan dapat memberi jeda dalam konflik yang telah membawa dampak kemanusiaan skala besar.
Qatar yang berperan sebagai mediator pun berharap jika kesepakatan gencatan senjata tersebut dapat menjadi pemantik untuk menuju perdamaian antara Israel dan Palestina secara permanen.
Senada, menurut pengamat internasional, kesepatan gencatan senjata juga membuka peluang perdamaian lebih luas, meski pelanggaran gencatan serupa masih diragukan setelah kesepakatan ini.
Foto : Reuters
