Palu, Gpriority.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui penguatan kapasitas anak‑anak dari keluarga kurang mampu. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul usai menghadiri acara dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden bersama Pemerintah Daerah dan pilar‑pilar sosial di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/4).
Dalam dialog tersebut, Gus Ipul memuji peran aktif Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan. “Saya berterima kasih dengan Pak Gubernur Sulawesi Tengah beserta Bupati Sigi yang selama ini gigih mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan,” katanya, menegaskan bahwa dukungan kuat dari eksekutif daerah menjadi kunci keberlanjutan program tersebut.
Perubahan Nyata pada Siswa
Sejak Sekolah Rakyat berjalan kurang lebih dua semester, Gus Ipul melihat perubahan signifikan pada para siswa. “Kita lihat perkembangan siswa‑siswanya ya. Kita terharu mereka optimis, mereka punya rasa percaya diri yang luar biasa dan penting mereka tetap bangga sama orang tuanya, bangga sama keluarganya,” ujarnya.
Siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 22 Sigi dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 20 Palu menampilkan berbagai kemampuan di hadapan Gus Ipul, mulai dari yel‑yel, tari tradisional, pidato Bahasa Inggris dan Arab, paduan suara, hingga puisi. Penampilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan rasa memiliki terhadap budaya dan keluarga.
Gus Ipul menambahkan, para siswa menyadari bahwa kesempatan belajar di Sekolah Rakyat adalah tiket untuk menjadi generasi tangguh, kuat, dan sukses yang kelak menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Komitmen itu, menurutnya, menjadi modal penting untuk mematahkan siklus kemiskinan yang sering kali menurun ke generasi berikutnya.
Ekspansi Sekolah Rakyat dan Target 1.000 Siswa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulteng mematangkan rencana percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Saat ini, beberapa titik sedang dibangun di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tojo Una‑una. Gus Ipul menegaskan harapan Presiden bahwa setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat, sementara provinsi diharapkan memiliki dua sampai empat unit sesuai kebutuhan.
“Kita harapkan sesuai target presiden, setiap kabupaten kota sekurang‑kurangnya memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan juga untuk tingkat provinsi minimal dua sampai tiga sampai empat tergantung kebutuhannya nanti,” kata Gus Ipul.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan bahwa empat titik Sekolah Rakyat permanen telah diusulkan, sementara kabupaten/kota lainnya sedang menyiapkan lahan untuk segera diusulkan ke Kementerian Sosial. “Kita akan selesai bangunannya, nanti akan ada seribu siswa terintegrasi yang ada di dalam sekolah rakyat tersebut,” ujarnya.
Penguatan Data Tunggal Jadi Basis Penjangkauan
Selain menguatkan infrastruktur pendidikan, Kemensos dan Pemprov Sulteng juga fokus pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penjangkauan calon peserta Sekolah Rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah data yang akurat dan apa adanya dari tingkat daerah yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh BPS.
“Kunci dari pemutakhiran itu adalah menyampaikan data apa adanya dari daerah, dari tempat masing‑masing, masuk ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, kemudian diverifikasi, divalidasi oleh BPS dan hasilnya akan disampaikan kepada kita (Kemensos) dalam bentuk perengkingan desil 1 sampai desil 10,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi sekolah untuk anak miskin, tetapi juga ruang yang memuliakan keluarga miskin sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pilar sosial dalam menjalankan mandat Presiden untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan.
Foto : Kemensos
