H.Ali Mazi, SH Kawal Program Prioritas Sultra 2022 Rekomendasi Bappenas

Momentum bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045″

 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang digelar secara daring pada Selasa (4/5/2021) yang dihadiri para kepala daerah.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH., yang didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Johannes Robert Maturbongs mengikuti acara yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas itu di Rumah Jabatan Gubernur. 

Musrenbangnas dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. Musrenbangnas 2021 digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Dalam agenda tahunan Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merencanakan pembangunan pada 2022 sebagai momentum bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.

Sebagai RKP tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2022 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu: 1) Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; 3) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai tindak lanjut mengawal program prioritas Bappenas itu, selanjutnya dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Gubernur Sultra mengusulkan sembilan Major Project dan Proyek Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan daerah pada tahun 2022.

Rakorgub 2021 adalah tindak lanjut dari Dialog Pra-Rakorgub dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yang mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, pada 5 Februari 2021 lalu.

Rakorgub 2021 membahas penajaman Proyek Prioritas Nasional (major project) yang akan dilaksanakan daerah pada tahun 2022, sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam Rakorgub tersebut dikemukakan enam Isu Strategis Pembangunan Prov. Sultra di Tahun 2022 yang dijadikan landasan untuk sejumlah Proyek Prioritas Provinsi, yakni: 1) Penanggulangan Kemiskinan, 2) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar & Wilayah terutama Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan, 3) Pembangunan Manusia, 4) Pemulihan Perekonomian Daerah, 5) Tata Kelola Pemerintahan, dan 6) Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana.

Terkait major project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, dan isu utama dalam Proyek Prioritas Nasional berupa peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan aktraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata, Pemprov Sultra mengusulkan 5 (lima) proyek, yakni 1) Pengembangan Bandara Matahora di Wakatobi; 2) Pengembangan Bandara Betoambari di Kota Baubau; 3) Pembangunan Jembatan P. Muna – P. Buton; 4) Pembangunan Jalan Trans  Pulau Buton (Ruas Jalan Desa Labuan – Desa Epe, 68,4 km); dan 5) Pembangunan Jalan Trans Pulau Muna (Ruas Jalan Sudirman – Desa Tombula, 45,29 km), dengan Kementerian PUPR dan Kemenhub sebagai instansi pelaksana.

Review Design Jembatan TONA

Pemprov Sultra mengharapkan kelima proyek ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Wakatobi, Pulau Buton, dan menunjang KSPN Wakatobi, serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Sedangkan pada major project Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter, Pemprov Sultra memasukkan usulan Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Konawe di Kabupaten Konawe, dengan instansi pelaksana KemenPUPR dan PT. Virtue Dragon Nickel Indonesia (VDNI) yang akan mendapat dukungan Pemda Konawe berupa ketersediaan jalan eksisting dan peningkatan jalan poros Pebunooha.

Pada major project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Pemprov Sultra telah mengusulkan pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian (Skill Developmen Center) di Kota Kendari, guna meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkompetensi Internasional. Pemprov Sultra akan memberi dukungan berupa pemberian hak pinjam pakai lahan untuk pengembangan BLK bertaraf Internasional tersebut, dengan Kemenaker sebagai instansi pelaksana.

Major project Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, Pemprov. Sultra mengusulkan Pengembangan Kawasan Kakao di Kab. Kolaka Utara, guna meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan nilai tambah produk kakao. Pemkab Kolaka Utara telah merevitalisasi total lahan seluas 6.250 Ha, dengan Kemenperin dan Kemendag sebagai instansi pelaksana.

Kemudian, Proyek Prioritas Nasional, Pemprov Sultra mengusulkan Pembangunan Bandara Baru di Kolaka Utara untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan itu. Kemenhub adalah instansi pelaksana, dengan dukungan Pemda Kolaka Utara berupa penyediaan lahan seluas 60,31 Ha, dan jalan akses menuju lokasi bandara.(Adv)

Related posts