Jakarta, GPriority.co.id – Berbagai kasus parkir liar atau pungutan liar (pungli), masih kerap kali ditemukan di Jakarta. Untuk menghindari praktik tersebut, kini parkir di Jakarta diusulkan menggunakan sistem digital.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina dari panitia khusus perparkiran dewan (Pansus Perparkiran), sistem perparkiran Jakarta perlu dirombak besar-besaran. Salah satunya dimulai dengan beralih ke sistem digital dan non-tunai.
“Ini harus dilakukan. Tidak ada lagi alasan. Sistem digital dan non-tunai adalah jalan keluarnya. Kita tidak bisa terus-terusan mengatakan digitalisasi terlalu mahal,” kata Herlina, seperti dikutip dari ANTARA pada Kamis (8/5).
Lebih lanjut, Herlian menjelaskan bahwa pendapatan daerah Jakarta dari parkir di tepi jalan masih sangat rendah karena kebocoran sistem yang terjadi.
Oleh karena itu, dengan beralih ke sistem digital dan non-tunai, uang dapat dilacak dan dikelola dengan baik. Rencana ini juga mendukung apa yang didorong oleh Gubernur Jakarta, yaitu memberantas parkir liar dengan menggunakan sistem digital yang sepenuhnya non-tunai.
Dishub DKI Jakarta Tertibkan Tukang Parkir Minimarket
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan jika parkir di minimarket sudah seharusnya gratis dan tidak dipungut biaya. Apalagi jika terdapat oknum tukang parkir yang minta pungli (pungutan liar).
Dalam hal penertiban ini, Dishub DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Satpol PP dan pihak-pihak terkait termasuk pihak pengelola minimarket, agar tidak ada lagi fenomena tukang parkir liar ini.
Salah satu langkah konkritnya yaitu melakukan peraturan yang tegas, agar tak lagi terjadi hal serupa. Dalam hal ini, sanksi tegas juga akan diberlakukan bagi pelanggar.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. ANTARA
