Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan dan pola asupan makanan yang tidak tepat. Akibatnya kemampuan kognitif anak tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Kondisi keluarga seperti ini bisa terjebak dalam kemiskinan.
“Itu sebabnya isu stunting menjadi perhatian serius dari pemerintah. Karena Pemerintah pusat dan provinsi bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting,” ucap Kepala BKKBN dokter Hasto Wardoyo usai rapat bersama antara Kepala BKKBN dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (27/1/2021)
Lebih lanjut dikatakan Hasto,” Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.”
Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, pihaknya ditugaskan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk pendataan keluarga dan penanganan stunting.
“Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat,” kata Prof. Zudan.
Selain itu, sebagai pengelola big data kependudukan, Dukcapil menurut Zudan juga memiliki data sebanyak 271 juta penduduk by name by address lengkap dengan nomor induk kependudukan yang bisa dipergunakan oleh seluruh K/L untuk perencanaan pembangunan. Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK,” kata Dirjen Zudan.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni menyatakan, pihaknya berkontribusi melakukan konvergensi upaya penurunan stunting melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.
