JKN Memberi Banyak Manfaat

Jakarta,Gpriority-Sejak tahun 2009, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jerman memberikan dukungan nyata kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam bidang perlindungan sosial atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dukungan tersebut diimplemintasikan dalam bentuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kelembagaan agar dapat membantu DJSN membawa JKN yang diluncurkan serentak pada tahun 2014 menuju tahap selanjutnya.

JKN seperti dijelaskan Ketua Komisi Kebijakan sekaligus Wakil Ketua DJSN, Ahmad Ansyori SH, M.Hum dalam pembukaan kegiatan penyampaian presentasi modul pembiayaan ekonomi kesehatan di Hotel Pullman,Sabtu (8/12), masih dilevel awal dan setiap sesuatu yang baru biasanya tidak berjalan baik dan banyak tantangan untuk mewujudkan cita-cita reformasi sistem perlindungan sosial secara universal dimulai dengan harapan tercapainya UHC di tahun 2019.

“Sejauh ini seluruh pemangku kepentingan terkait telah mencapai hasil yang cukup baik jika dilihat dari empat tahun pelaksanaan JKN. Dalam proses ini, sejumlah institusi, lembaga dan fungsi-fungsi dari sistem yang ada telah berevolusi dengan baik,” tutur Ahmad Ansyori.

Pada November 2018,JKN seperti dituturkan Ahmad Ansyori telah memberikan banyak manfaat kepada lebih dari sekitar 241 juta masyarakat Indonesia.” Jumlah ini merupakan angka yang cukup signifikan, tidak hanya pada perlindungan kesehatan tetapi juga pada pemberian kualitas manfaat yang tinggi serta memastikan keberlanjutan program tersebut secara finansial. Dengan latar belakang inilah, maka desain dan model pembiayaan sangat penting untuk ditinjau dan dikembangkan lebih lanjut untuk mempertahankan agenda reformasi kesehatan,” kata Ahmad Ansyori.

Ahmad Ansyori juga menyampaikan, kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Jerman yang diimplementasikan oleh GIZ telah memberikan dukungan yang menyeluruh dan komprehensif dimulai dengan penyiapan design di tahun 2010, termasuk menyiapkan regulasi utama untuk memastikan beroperasinya JKN pada 1 Januari 2014 sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
GIZ seperti dituturkan Ahmad juga menyiapkan restrukturisasi kelembagaan DJSN agar dapat berperan sebagai aktor terdepan dalam reformasi perlindungan sosial dengan fokus kepada penguatan kapasitas dan kapabilitas anggota DJSN maupun Sekretariat.

“Pengembangan kapasitas merupakan amanat inti kerja sama teknis dan menjadi panduan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama dengan lembaga mitra,” ujar Ahmad.

Ahmad juga menjelaskan, di bawah kerangka kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Jerman telah mampu menghasilkan modul pelatihan yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada anggota Dewan dan Sekretariat DJSN dengan prinsip dasar dan pembiayaan jaminan kesehatan melalui Health Economic Financing (HEF).

” Melalui telaah, presentasi konsep dan pelatihan HEF oleh tenaga ahli dari GIZ.Tim DJSN mendapatkan pengertian lebih baik terhadap sistem yang ada di Indonesia,” tutup Ahmad.(Hs.Foto:Hs)

Related posts

Leave a Comment