Aceh,Gpriority –Rumah nyaman dan aman merupakan impian dari warga Indonesia termasuk mereka yang tinggal di Bantaran Sungai Kota Langsa, Provinsi Aceh. Hal inilah yang disadari betul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan melaksanakan pembangunan bantuan rumah swadaya sebanyak 113 unit rumah tipe 36.
“ Adanya relokasi rumah tidak layak huni dibantaran sungai diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh di daerah tersebut, sekaligus menjadi bukti kepada masyarakat bahwa Kami dari Kementerian PUPR tetap menjalankan program padat karya BSPS walaupun Covid-19 masih melanda Indonesia ” kata Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam siaran persnya pada Senin malam (28/9/2020).
Pada program BSPS ini, imbuhnya, pemerintah ingin membangkitkan semangat masyarakat untuk saling membantu antar sesama dan agar lebih banyak masyarakat yang kurang mampu di daerah dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. “Program dengan skema Padat Karya ini ditargetkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020,” tambahnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sumatera I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Lilik Lastantyo Adiarso menyatakan, “ Total rumah swadaya yang akan kami bangun untuk relokasi warga yang tinggal di Bantaran Sungai Langsa sebanyak 113 unit. Hal ini merupakan hasil kolaborasi program perumahan Pemkot Langsa dan Kementerian PUPR.”
Terkait kenapa daerah tersebut yang dipilih PUPR untuk direlokasi, Lilik mengatakan, kawasan bantaran sungai harus bebas dari kawasan permukiman sehingga aliran sungai dapat terpantau dengan baik. Proses relokasi dan pembangunan rumah swadaya akan dilaksanakan melalui Program Padat Karya Perumahan Swadaya sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunannya.
Lebih lanjut, Lilik menerangkan, pada tahun ini pihaknya akan membangun sebanyak 103 unit di Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro dan 10 unit di Gampong Telaga Tujoh, Kecamatan Langsa Barat. Adapun sumber dana pembangunan rumah swadaya tersebut berasal dari APBD Kota Langsa dan Dana BSPS dari Kementerian PUPR.
“Total anggaran untuk pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 2,1 Milyar dan sementara luas tanah yang dihibah seluas 10 x15 meter,” ucapnya.
Lilik menambahkan, salah satu program dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR adalah Program BSPS dimana tujuan utamanya adalah untuk mendorong keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dari yang tidak layak huni menjadi layak huni. Program BSPS ini juga menjadi wujud nyata upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak huni.
Sementara itu, Walikota Langsa Usman Abdullah mengatakan, pihaknya sangat mendukung sekali dengan program BSPS bagi warga di Bantaran Sungai Langsa. Untuk itulah pemkot sudah menyediakan lahan seluas 13 hektar untuk program BSPS ini. Tanah tersebut nantinya akan dihibahkan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Progeram BSPS untuk kesejahteraan masyarakat Kota Langsa,” tutupnya (Hs.Foto.dok.Kombik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR)
