Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Investasi dan Perijinan pada UU Cipta Kerja

Jakarta,Gpriority-Guna mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Bidang Investasi dan Perijinan Usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar dialog secara virtual pada Selasa (13/10) dengan Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia.

“Setelah UU CK disahkan, banyak pemerintah daerah yang bertanya mengenai kewenangannya. Untuk itulah diskusi secara virtual ini kami gelar. Harapan kami, dengan diskusi langsung bersama Kepala BKPM dapat membangun pemahaman positif dari para Kepala Daerah yang juga menjadi peserta,” ujar Ketua Umum Apkasi yang juga menjabat sebagai Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam diskusi tersebut lantas menyampaikan poin-poin penting bahwa yang dibutuhkan oleh pengusaha dan investor saat ini yaitu kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Maka dari itu, Bahlil menekankan, melalui UU CK, Pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhaan birokrasi perizinan berusaha. 

Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK ini tidak sedikitpun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, kewenangan tetap ada di daerah. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. “Tidak ada satu izin usaha pun yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,” jelas Bahlil. 

Bahlil menambahkan dalam rangka pengawasan pelaksanaannya, Pemerintah Pusat akan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Kementerian/ Lembaga teknis, BKPM, dan Pemerintah Daerah setempat. “Saat ini BKPM sedang dalam proses membuat sistem OSS versi UU CK. Dimana sistem tersebut nantinya akan digunakan juga oleh seluruh Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/ Kota agar terintegrasi. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk Pemerintah Daerah,” ucap Bahlil. 

Bahlil juga mengingatkan agar para Bupati dapat segera membuat Peraturan Daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga RDTR tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem OSS, dan dapat dipetakan ke dalam sistem OSS. “Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTRnya, dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima,” imbuh Bahlil. 

UU CK ini juga seperti dijelaskan Bahlil mengatur mengenai proses perizinan UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga proses perijinannya juga menjadi lebih cepat dan mudah. “ UMK hanya perlu mendaftar di sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dijadikan sebagai izin usaha, dimana NIB tersebut dapat diperoleh dengan waktu 3 jam,” jelas Bahlil.

Dalam UU CK, pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penguatan UMKM. “Dulu, tidak ada kewajiban negara untuk membeli produk UMKM. Sekarang, negara wajib hadir membeli dan memasarkan produk-produk UMKM,” tambah Bahlil. 

Bahlil juga mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti kemudahan perizinan yang diatur dalam UU CK, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Peraturan Kepala BKPM lengkap dengan persyaratan didalamnya, sehingga akan memperkecil penyalahgunaan dari izin yang diterbitkan tersebut. (Hs.Foto.dok.APKASI)

Related posts