KPU Uji Coba 6 Model Penyederhanaan Surat Suara 2024

Jakarta,Gpriority-Surat suara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendapat protes dari masyarakat. Menurut masyarakat surat suara tersebut terlalu banyak dan menyulitkan warga yang akan memberikan suaranya.

Begitu pula dengan badan ad hoc. Mereka juga melakukan protes, karena pada Pemilu 2019 yang lalu banyak yang mengalami kelelahan secara fisik hingga sampai meninggal karena kerumitan pemilu.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga mengajukan protes karena Pemilu 2019 lalu banyak menunjukkan surat suara tidak sah untuk pemilihan presiden sebesar 2,38%, untuk pemilihan DPD sebesar 19,02% serta suara tidak sah pada pemilihan legislatif di tingkat DPR RI mencapai 14,2%.

Berbekal alasan itu pulalah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam siaran persnya pada Minggu malam (1/8/2021) telah melakukan penyederhanaan surat suara pada Pemilu 2024.

” Ya benar kami telah membuat 6 model varian surat suara yang bisa digunakan untuk pemilu 2024. Dan ke-6 model tersebut sudah kami sederhanakan,” ucap ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik dalam siaran pers tersebut.

Lebih lanjut dikatakan oleh Evi, ke-6 model tersebut pada saat ini sudah memasuki uji coba dan jika berhasil maka akan dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI dan Kemendagri untuk segera ditindaklanjuti.

Terkait dengan modelnya, Evi menjelaskan untuk model pertama, KPU menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara, Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tata cara pemberian suara dengan menuliskan nomor urut calon pada kolom yang disediakan. Pemilih bisa melihat daftar calon presiden yang disiapkan atau ditampilkan di luar tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk daftar calon legislatif yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ kabupaten/Kota, ditempel di bilik suara. Sehingga pemilih bisa mengenali calon dari daftar partai poltik dan DPD tidak menggunakan foto.

Model kedua, metodenya hampir sama dengan model 1 yakni penggabungan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara. ” Hanya yang membedakan dengan model 1 adalah dalam susunan partai politik dan jenis pemilihan legislatif. Metode pemilihannya dengan menuliskan nomor calon pada kolom yang disediakan,” terang Evi.

Model ketiga, surat suara DPD dibuat terpisah dari 4 pemilihan (presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Terkait dengan metode pemberian suara yang digunakan adalah dengan mencontreng surat suara.

Untuk model keempat, KPU RI menggabungkan kembali 5 jenis pemilihan. Adapun pemilihan yang digabungkan adalah presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu surat suara. Pada model ini, foto calon anggota DPD bisa dicantumkan tapi ada keterbatasan hanya 20 foto calon. Adapun tata cara pemilihan dengan menuliskan nomor urut dan nama calon sudah dicantumkan di surat suara.

Mengenai model yang kelima, KPU memisahkan surat suara DPD dengan surat suara pemilihan presiden, DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota metode. Metode pemilihannya dengan cara mencoblos nomor urut, nama calon dan partai politik.

” Dan untuk model keenam, metodenya sama dengan model kelima tapi pemilihan atau pemberian suara dengan metode mencontreng nomor urut calon dan tanda gambar partai politik,” tutup Evi.(Hs.Foto.Istimewa)

 

Related posts