Jakarta, GPriority.co.id – Menyusul beberapa partai yang menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah, kini Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil DPR RI Adies Kadir, mulai Senin (1/9).
Keputusan tersebut diumumkan Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dengan mempertimbangkan ekskalasi sosial yang meningkat usai pernyataan Adies terkait kenaikan tunjangan anggota DPR. Pernyataan tersebut sontak menuai kritik keras dari masyarakat.
Walaupun sempat meralat ucapannya, namun Golkar mengambil langkah tegas guna merespon keresahan masyarakat. Pihak Partai Golkar secara tegas mengatakan jika aspirasi rakyat merupakan landasan utama dalam perjuangan partai.
Sebelumnya, Adies mengatakan jika gaji pokok anggota DPR termasuk dirinya masih berada di kisaran Rp6,5 juta. Kendati demikian, ia menyebut adanya kenaikan pada tunjangan anggota DPR seperti tunjangan beras dan bensin.
Lebih lanjut ia menyebut, kenaikan tunjangan ini merupakan bentuk perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada anggota DPR. Terlebih saat ini kebutuhan pokok sedang mengalami kenaikan harga.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi. Tunjangan beras karena tahun ini beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari ANTARA pada Jumat (22/8) lalu.
Apabila ditotal, anggota DPR akan menerima gaji beserta tunjangan bersih sekitar Rp69-70 juta per bulannya. Namun angka tersebut belum termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta (untuk anggota DPR yang tak lagi menempati rumah dinas).
Di sisi lain, Partai Golkar turut menyampaikan duka cita kepada korban jiwa pada aksi demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR RI yang berlangsung sejak 25 Agustus.
Gelombang protes pun semakin meluas sejak meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob. Publik pun geram, bukan hanya di Jakarta namun juga meluas di berbagai daerah. Akibatnya, bentrokan pun terjadi hingga memicu perusakan fasilitas umum dan pembakaran kantor DPRD di Makassar serta kantor Gubernur di Jawa Timur, Surabaya.
Selain itu, rumah beberapa anggota DPR yang dianggap bermasalah seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, juga kena imbas dijarah oleh masyarakat. Demo pun diperkirakan akan terus berlanjut hingga semua tuntutan masyarakat terjawab.
