Pemkab Jayapura Sosialisasikan Perpu Adminduk 2021

Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Perpu) terkait Administrasi Kependudukan Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro di Ballroom Hotel HoreX, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (16/12/21).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam sambutannya yang dibaca oleh Wabup Giri Wijayantoro menegaskan, dokumen administrasi kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting di era sekarang ini.

Hampir setiap aspek kehidupan membutuhkan dokumen kependudukan, baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA). Dokumen kependudukan bukan hanya kebutuhan masyarakat, namun juga kebutuhan pemerintah dalam mensinergikan dan merumuskan program-program pembangunan.

“Untuk itu, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan, serta kebutuhan pemerintah akan kepastian data penduduk,” tegasnya.

Ia menuturkan kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470/837/SJ Tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

“Kemudian, juga ada Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian akses dan pemanfaatan data kependudukan, Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, serta Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan,” bebernya.

Keenam peraturan yang dimaksud tersebut, katanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta negara yang memiliki daya saing.

“Jadi semua instruksi tersebut, menegaskan terhadap empat poin. Yakni, sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data penduduk, sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia,” ujarnya.

Diharapkan, melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan para peserta. Karena para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini merupakan orang-orang pilihan. (Dw.foto.dok.Humas Jayapura)

Related posts