Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Bustan, Plt Sekretaris DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani, serta jajaran terkait, menghadiri Seminar Internasional Jepang-Indonesia bertema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
Plt Sekretaris DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani, mengatakan seminar ini menjadi kesempatan bagi Kaltara untuk belajar langsung dari pengalaman Jepang dalam mengelola fiskal daerah.
Menurutnya, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia masih terbatas, sementara di Jepang BUMD justru menjadi motor penggerak keuangan daerah.
“Jadi, BUMD Jepang itu memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan fiskal di daerah, sehingga mereka mampu mengelola keuangan di daerahnya masing-masing tanpa harus seperti Indonesia, menunggu TKD, yaitu transfer keuangan daerah dari pusat. Sehingga ini yang akan menjadi concern kita, kerja sama kita dengan Jepang nanti ke depannya,” kata Rahman kepada GPriority saat ditemui usai acara.
Ia menambahkan, salah satu praktik menarik yang dipaparkan adalah pajak kampung halaman. Skema ini memungkinkan warga yang tinggal di luar daerah asal tetap berkontribusi pada pembangunan di daerahnya.
“Harapannya kita bisa menduplikasi beberapa program-program yang sudah dijalankan Jepang. Ini sangat bagus sekali. Nanti kita akan belajar bagaimana memperbaiki tata kelola termasuk di BUMD-nya, karena nanti di BUMD itu perannya cukup besar untuk kekuatan fiskal di daerah. Kalau kita sebut ya PAD, pendapatan asli daerah,” tuturnya.
Senada, Pj Sekda Kaltara Bustan juga menilai banyak hal yang bisa dipetik dari seminar ini. Ia mencontohkan praktik di Kota Batam yang sukses memanfaatkan dana CSR dan melakukan digitalisasi pajak daerah.
“Digitalisasi pajak tadi saya lihat ada penyampaian bahwa setiap hotel, kemudian setiap restoran ada semacam billing atau semacam alat rekam terkait dengan pendapatan pajak yang real time masuk ke kas daerah. Ini menarik dan bisa diterapkan di Pemerintah Kota Tarakan, juga di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang lainnya,” ucap Bustan.
Selain itu, konsep pajak kampung halaman dari Jepang juga menjadi perhatian serius. Menurut Bustan, ide ini berpotensi besar mendongkrak PAD Kaltara jika bisa diadaptasi dengan regulasi nasional.
“Nah yang menarik itu pajak kampung halaman. Ini bagi saya sangat menarik untuk didalami. Tadi saya minta dengan Bappenda untuk mendalami terkait pajak kampung halaman, yang orang Kaltara yang tinggal di luar Kaltara bisa untuk berkontribusi, mungkin menyisihkan dari penghasilan, dari pendapatannya kepada Pemerintah Provinsi Kaltara. Ini menarik,” tutupnya.
Pewarta : Fifi Abdurahman
