PKK Harus Siap Bersama Pemerintah Atasi Stunting dan Covid-19

Jakarta,Gpriority-Saat ini Indonesia tengah dihadapi oleh 2 masalah kesehatan yakni Stunting dan Covid-19. Untuk itulah saat menghadiri acara Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK IX di Gedung C Sasana Bhakti, Kemendagri,Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) selaku mitra pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah Covid-19 dan Stunting.

” Untuk Covid-19 bisa dengan melakukan kampanye vaksinasi dan juga pelaksaan 3 M (menggunakan masker,menjaga jarak dan mencuci tangan),” jelas Tito.

PKK juga diminta Tito untuk membagi-bagikan masker dan juga hand sanitizer yang sudah disiapkan pemerintah.

Untuk masalah Stunting,Tito meminta PKK untuk mengaktifkan kembali Posyandu sampai ke tingkat paling bawah. ” PKK mulai pusat hingga desa merupakan ujung tombak dalam mengentaskan permasalahan stunting, mengingat Posyandu banyak terdapat di desa-desa. Mendagri juga mengimbau PKK untuk membantu program Keluarga Berencana (KB) dalam mengontrol angka kelahiran penduduk. Mengingat status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Begitu pula setelah lahir, 2 tahun pertama adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi,” tegasnya.

PKK juga diminta oleh Tito untuk bekerjsama dengan dinas kesehatan yang berada di tingkat desa hingga kabupaten/kota. Tujuannya agar balita diberikan tambahan asupan makanan yang bergizi, supaya mereka tidak kerdil, kalau sudah kerdil tidak akan mampu pernah bersaing dengan orang yang postur tubuhnya bagus dan ideal.

” Untuk itu datangi rumah warga satu persatu. Kalau ditemukan ada warga yang mengalami kekurangan gizi, catat dan segera laporkan untuk ditindaklanjuti,” tutur Tito Karnavian.

Tito berharap kerjasama ini bisa membuat target penurunan stanting hingga level 14 dan Indonesia bebas Covid di 17 Agustus 2021 bisa terpenuhi.(Hs.Kemendagri)

Related posts