Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri dan Kejaksaan Agung

Jakarta,Gpriority-Masih meningkatnya kasus pertanahan yang mengandung indikasi pidana mengundang keprihatinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk itulah pada Senin (08/03/2021) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menggelar Rapat Pra Ops Penanganan Kejahatan Pertanahan Tahun 2021 di Hotel Novotel,Tangerang.

Rapat sendiri dibuka secara virtual melalui aplikasi zoom oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. Dalam sambutannya Sofyan Djalil mengatakan,komitmen Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah pertanahan dan kepastian hukum pertanahan sangatlah besar, sehingga beliau membuat berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki hal teknis seputar administrasi pertanahan.

“Permasalahan pertanahan tidak hanya berdampak kepada warga setempat saja, namun juga kepada iklim investasi yang berdampak besar ke ranah ekonomi. Jika masalah kepastian hukum pertanahan lebih jelas, maka kesempatan investasi semakin besar dan akan memberikan peluang-peluang besar lain di bidang ekonomi. Jika iklim investasi berkembang, akan menciptakan lapangan kerja lebih besar, menggerakkan ekonomi bahkan memberikan kemakmuran bagi negeri ini,” tutur Sofyan A. Djalil.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Sofyan Djalil menegaskan, pada saat ini Kementerian ATR/BPN telah menggandeng Kepolisian hingga Kejaksaan untuk sama-sama bersinergi memberantas masalah tanah khususnya mafia tanah di Indonesia. “Kita ingin BPN menjadi instansi yang makin dipercaya, bersama-sama kita memberikan kepastian hukum agar kelak perlahanan tidak ada lagi praktik mafia tanah,” tutur Sofyan A Djalil.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Polri,Onny Trimurti Nugroho yang hadir secara langsung menegaskan sebagai bentuk kelanjutan kerjasama ini pihaknya bersama kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN membentuk satgas anti mafia tanah.

” Satgas sendiri berfungsi untuk menangkap,menyelidiki dan menindak mafia tanah. Dengan adanya satgas ini diharapkan tidak ada lagi mafia tanah yang beroperasi di Indonesia,” tutup Onny.(Hs)

Related posts