Penulis : Dimas A Putra | Editor : Lina F | Foto : Humas PANRB
Jakarta, GPriority.co.id – Presiden RI Joko Widodo menyebut diperlukan sinergi dari berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi terkini dalam pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan kompleks.
“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ujar Jokowi saat membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).
Ia menyayangkan tingginya angka korupsi yang terjadi di Tanah Air, terutama di sepanjang tahun 2004-2022.
Menurutnya, tak hanya evaluasi secara menyeluruh, namun juga diperlukan penguatan sistem pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, serta berbagai urusan perizinan berbasis digital.
“Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini, saya mengajak kita semuanya. Mari kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,” tuturnya.
Disamping itu, Jokowi mengapresiasi berbagai aplikasi yang telah dibuat pemerintah sebagai langkah memagari diri dari potensi korupsi, seperti e katalog, pajak online, One Single Submission (OSS), dan juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
“Banyak yang sudah kita buatkan platform, e-katalog misalnya. Dulu baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang sudah ada 7,5 juta barang yang masuk ke sana. Lompatannya cepat sekali. Pajak online saya kira juga sangat bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi yang baik untuk memagari agar tidak terjadi korupsi,” ungkapnya.
Selain itu, digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu aksi pencegahan korupsi. Kementerian PANRB sebagai koordinator SPBE nasional terus mengakselerasi implementasinya di berbagai elemen birokrasi.
Meski demikian, ia berharap agar digitalisasi tak dimaknai hanya sebagai aplikasi semata. Menurutnya, dalam government technology (GovTech) yang saat ini tengah dikembangkan oleh Kementerian PANRB, interoperabilitas adalah elemen utama untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang ada saat ini.
