Rp.405,1Triliun Untuk Penanganan Virus Corona


Jakarta,Gpriority-Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara Indonesia.

Keadaan genting inilah yang membuat pemerintah seperti dituturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers yang digelar Selasa (31/3) tidak tinggal diam.

Ini pula yang pada akhirnya memaksa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa kebutuhan yang mendesak maka Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu,” tegas dia.

Lebih lanjut dikatakan Jokowi, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan mengenai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020 serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Melalui Perppu, Jokowi mengumumkan tambahan anggaran APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 adalah sebesar Rp.405,1 Triliun. Dengan rincian, Rp.75 Triliun untuk bidang kesehatan, Rp.110 Triliun untuk Social Safety Net, Rp.70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp.150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Dalam siaran pers tersebut,Jokowi mengatakan kucuran anggaran Rp 405,1 triliun diperuntukkan sebagai dana tameng menghadapi dampak Virus Corona. Dari alokasi tersebut, telah ditetapkan 3 prioritas. Ketiga prioritas tersebut, pertama anggaran di bidang kesehatan, prioritas kedua perlindungan sosial dan ketiga stimulus bagi dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Untuk prioritas pertama, dana untuk kesehatan sebesar Rp.75 triliun akan digunakan untuk Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD.Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta. Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta.Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.

Prioritas kedua terkait perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%).Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen).Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu serta dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.

Prioritas ketiga, penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi yang di dalamnya tercantum, PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 %.Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022. Dan dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu Pemerintah juga telah melakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem.

“Kita juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengatakan Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.

Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar dan restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 – sehingga dilakukan penghematan Rp. 190 Triliun  termasuk realokasi cadangan sebesar Rp. 54,6 Triliun.

Di akhir sambutan,Jokowi mengatakan PERPPU juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 %. “Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3 %.Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022).Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023,” tutup Jokowi yang kemudian akan membawa PERPPU ini ke DPR RI untuk mendapat persetujuan.(Hs)

Related posts