Jakarta, GPriority.co.id – Lembaga penelitian independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mampu mencapai tujuan utamanya meski telah berjalan selama satu tahun.
Program tersebut dinilai belum efektif dalam meningkatkan status gizi anak, meringankan beban ekonomi rumah tangga, memprioritaskan pangan lokal, memberdayakan pelaku ekonomi setempat, maupun menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas.
Kesimpulan itu disampaikan CELIOS dalam laporan Evaluasi Satu Tahun Proyek MBG yang dirilis pada Senin (15/12).
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan pemerintah selama ini lebih menonjolkan capaian administratif seperti jumlah penerima dan porsi makanan yang didistribusikan, bukan dampak nyata program di lapangan.
“Pemerintah terus mengampanyekan klaim keberhasilan program MBG dengan menonjolkan angka cakupan, mulai dari 36,7 juta siswa hingga 1,41 miliar porsi makanan yang telah didistribusikan. Namun indikator-indikator tersebut tidak lebih dari output administratif, bukan ukuran dampak nyata kebijakan,” kata Wahyudi dalam keterangannya.
Ia menambahkan, klaim keberhasilan hingga 99,99 persen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menyesatkan publik. Menurutnya, tanpa indikator outcome yang jelas, klaim tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa program MBG benar-benar meningkatkan gizi, kesehatan, maupun capaian belajar anak.
“Satu tahun berjalan, kami menemukan bahwa program MBG belum menjawab persoalan utama keluarga, belum optimal meningkatkan gizi anak dan belum menciptakan stimulus lapangan kerja, karena pekerjaan baru yang muncul lewat program MBG justru malah menggantikan lapangan kerja yang sudah ada,” jelasnya.
Atas dasar itu, CELIOS mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif pada tahun berikutnya.
“Tahun depan, anggaran jumbo Rp335 T akan dialokasikan ke program ini. Apabila kekacauan program MBG ini terus berlanjut, ini akan jadi skandal fiskal di kemudian hari,” tuturnya.
Sementara itu, Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah mengungkapkan hasil survei menunjukkan 65 persen responden menyatakan MBG tidak berdampak positif dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Sebanyak 73 persen responden bahkan menyatakan lebih memilih bantuan langsung tunai (BLT) dibanding program MBG.
Dari sisi dampak terhadap anak, lebih dari separuh responden menilai MBG tidak membuat anak lebih fokus, aktif, maupun rajin belajar. Orang tua juga tidak merasakan adanya peningkatan berat badan anak setelah menerima MBG.
“Secara empiris, orang tua juga merasa tidak adanya kenaikan berat badan anak setelah menerima MBG. MBG harus dievaluasi total dan sistem harus dibuat lebih desentralistik,” ucapnya.
Berdasarkan temuan tersebut, CEIOS merekomendasikan 10 langkah reformasi radikal program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto, yaitu:
- Moratorium dan audit total dengan menghentikan ekspansi SPPG MBG dan fokus pada evaluasi sistem yang berjalan.
- Audit terbuka SPPG mencakup keamanan pangan, standar gizi, efektivitas, dan tata kelola keuangan, serta mempublikasikan hasilnya secara transparan.
- Penyelesaian seluruh tunggakan pembayaran sebelum pembekuan kontrak dan penyaluran anggaran baru sebelum 2026.
- Restrukturisasi kepemimpinan dengan mengganti pimpinan yang dinilai gagal dan menunjuk pelaksana tugas profesional independen berbasis merit.
- Pembentukan satgas reformasi 100 hari lintas lembaga untuk audit, perbaikan sistem, seleksi ulang kontraktor, dan penindakan pelanggaran.
- Desentralisasi sistem dengan menghapus model dapur besar dan menggantinya dengan dapur berbasis sekolah dan UMKM lokal.
- Penerapan standar menu nasional berbasis pangan lokal, segar, tidak ultra-proses, dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
- Transformasi program MBG menjadi dua skema, yakni makanan langsung dan beasiswa bagi sekolah prioritas, serta voucher gizi atau BLT disertai pelatihan bagi kelompok rentan.
- Realokasi anggaran agar lebih tepat sasaran, mengurangi tumpang tindih, dan mengembalikan fokus dana pendidikan ke sektor pendidikan.
- Konsolidasi permanen dengan membangun sistem MBG berkelanjutan melalui pengawasan lintas lembaga, integrasi program gizi nasional, dan dashboard digital publik.
