Jakarta, GPriority.co.id – Pada pelantikan Donald Trump Senin (20/1) lalu, Elon Musk menjadi satu sosok yang juga disorot dunia.
Elon Musk dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, yang memiliki perusahaan seperti Tesla dan SpaceX.
Usai menyampaikan pidato, banyak orang menduga, Elon memperagakan salam Nazi. Dalam pidatonya di Capitol One Arena, Washington DC, Musk memuji kemenangan Trump sebagai “persimpangan jalan peradaban manusia”.
Elon pun mengakhiri pidatonya dengan gerakan yang dikaitkan dengan salam Nazi. Sontak aksi tersebut memicu keributan di media sosial.
Banyak pihak menuduh Elon Musk melakukan penghormatan fasis yang identik dengan Adolf Hitler.
Bahkan, media Israel juga menyoroti gerakan itu sebagai bentuk “salut Romawi” yang erat kaitannya dengan Nazi Jerman.
Kendati demikian, bagi sebagian pihak, seperti Liga Anti-Penistaan (ADL), membela Musk dengan menyebut gerakannya lebih seperti “momen canggung dalam antusiasme” daripada salam Nazi.
ADL pun meminta semua pihak memberikan kelonggaran dan fokus pada persatuan. Walaupun begitu, kritik terus mengalir.
Sampai saat ini baik Elon Musk maupun timnya, belum memberikan tanggapan resmi atas kontroversi yang terjadi.
Donald Trump Tunjuk Elon Musk Jadi Pimpinan Departemen Efisiensi
Sebelumnya pada 12 November 2024 lalu, Donald Trump resmi menunjuk Elon Musk sebagai Pimpinan Departemen Efisiensi pada pemerintahannya.
Elon ditunjuk Donald Trump untuk membantu membuat pemerintahannya berjalan lebih efisien.
Elon Musk diketahui telah menyumbangkan jutaan dolar selama kampanye Trump berlangsung.
Tak tanggung-tanggung, Elon bahkan diperkirakan menyumbang hingga Rp1,87 triliun untuk kampanye Trump.
Pada pemerintahannya, Trump menugaskan Elon Musk untuk membantu timnya mengurangi aturan pemerintah, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan membuat lembaga federal lebih efisien.
Dalam sebuah pernyataan, Elon Musk mengatakan jika semua tindakan dari Departemen Efisiensi Pemerintah AS akan dipublikasikan secara online.
Elon juga mengedepankan transparansi kepada masyarakat dalam tugasnya di pemerintahan Trump.
Meski tak memiliki peran resmi, Departemen Efisiensi Pemerintahan akan memberi nasihat dan bimbingan dari luar pemerintahan Trump.
Foto : France24
