Jakarta, GPriority.co.id – Program MBG (Makan Bergizi Gratis), masih menjadi sorotan hingga saat ini. Kini, pihak Badan Gizi Nasional (BGN), menyebut jika program MBG dapat mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.
Disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, dirinya meyakini bahwa program MBG dapat menekan angka tawuran pelajar.
Tigor menekankan, asupan gizi yang cukup mampu meredam rasa lapar dan emosi yang memicu perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Ia juga menyebut bahwa rasa lapar dapat memicu kemarahan, sehingga dengan perut yang terisi, siswa dapat menjadi lebih tenang dan fokus, utamanya dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
Kini pemerintah dilaporkan tengah mempercepat pelaksanaan program MBG, yang menjadi salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo, agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, salah satunya pelajar.
Menurut data yang ada, hingga kini program MBG baru menjangkau 3,4 juta dari target 82,9 juta penerima manfaat. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana senada akan melakukan percepatan program, dengan beberapa rancangan, menggunakan anggaran yang telah tersedia.
Sayangnya pelaksanaan program MBG masih belum merata, terutama di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan termiskin). Presiden Prabowo disebut merasa miris setiap kali melihat langsung kondisi masyarakat yang belum menerima manfaat dari program ini. Oleh karenanya, percepatan distribusi makan bergizi gratis menjadi prioritas utama dari pemerintah saat ini.
Disisi lain, dengan banyaknya kasus keracunan pada program MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana, mengatakan jika pemerintah telah memberikan kompensasi pada korban keracunan MBG. Dadan mengatakan, kompensasi untuk korban keracunan MBG tersebut sudah dilakukan secara personal.
“Untuk sementara ini kan pemerintah yang meng-handle. Secara personal itu sudah dilakukan. Jadi beberapa pasien sudah ditangani. Namun bukan dari BGN, karena kita saat ini juga sedang mencari bagaimana mekanismenya. Tidak pernah terpikirkan, karena kita tidak menginginkan ini terjadi,” ungkapnya pada Rabu (14/5) lalu di Gedung Ombudsman RI.
Editor: Novita Intan
Foto : Ilustrasi/Getty Images
