Cegah Penyebaran Konten Negatif, Kominfo Lebih Selektif Awasi Dunia Maya

Jakarta, GPriority.co.id – Meski Indonesia merupakan negara yang menganut kebebasan berbicara dalam media sosial, namun Kominfo mengaku lebih selektif dalam mengawasi konten yang bertebaran di dunia maya.

“Kominfo kewenangannya adalah sangsi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP) nomor 71 tahun 2019 mulai dari teguran sampai pemutusan akses atau pemblokiran. Sementara UU ITE dibagi dua yaitu denda dan hukuman kurungan yang diterapkan pada platform yang melanggar,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, pada Selasa (12/6/2024), dilansir dari laman RRI.

Lebih lanjut Usman mengakui, pihak Kominfo mempunyai standar tersendiri untuk kategori konten negatif. Diantaranya seperti judi online, pornografi, ujaran kebencian, radikalisme, terorisme, serta hoaks. Namun untuk konten lain apakah negatif atau tidak, maka harus mengacu pada kebijakan lembaga terkait.

“Contohnya pernah ada konten pengemis yang mandi lumpur untuk dapatkan hadiah. Kita menyerahkan kepada Kementerian Sosial untuk mengambil kebijakan apakah termasuk pelanggaran atau tidak,” ucapnya.

Bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Usman mengakui, ketika Kemensos mengatakan bahwa konten itu dilarang, maka Kominfo mengambil langkah administratif dengan meminta platform tidak menayangkan konten tersebut.

Begitu juga konten kecelakaan tergantung apakah ada pengaduan masyarakat karena tingkat kekerasan untuk dijadikan ukuran langkah Kementerian Kominfo melakukan penurunan konten.

Usman mengatakan, untuk mencegah hoaks perlu dilakukan mekanisme cek fakta. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi. Jika tidak benar maka bisa dilakukan kontra narasi kepada publik.

Foto : Ilustrasi / Shutterstock