Desa Digital Mampu Mengangkat Semua Potensi di Gorontalo

Jakarta,Gpriority- Dalam rangka mengembangkan desa digital di Provinsi Gorontalo, Komisi I DPRD Gorontalo bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Masran Rauf pada Jum’at (5/10/2021) mendatangi kantor Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) di Gedung Menara Merdeka, Jakarta.

Di sana, rombongan mendapat sambutan cukup hangat dari Dhia Anugrah Febriansa selaku Direktur Layanan Untuk Badan usaha BAKTI.

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Komisi I DPRD Gorontalo, Irwan Yusuf Mamesa yang menjadi Ketua Rombongan mengatakan bahwa pada saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Diskominfotik tengah mengembangkan desa digital.

“ Program Desa Digital ini mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPRD Gorontalo. Karena dengan adanya Desa Digital diharapkan dapat memperlancar serta membangun komunikasi dan informasi antar desa sekaligus mengangkat semua potensi yang ada di Gorontalo,” ucap Irwan Yusuf Mamesa.

Lebih lanjut dikatakan oleh Irwan, guna mensukseskan program desa digital, komisi I DPRD telah menemui kepala daerah se-Provinsi Gorontalo.” Dan Alhamdulillah mereka semua memberikan dukungan. Untuk itulah di dalam kunjungan ini kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan sekaligus memback up desa-desa yang masih blankspot sehingga di tahun 2022 atau 2023 konektivitas internet di Gorontalo semakin stabil khususnya di tingkat pedesaan,” ucap Irwan.

Masran Rauf menambahkan bahwa di Provinsi Gorontalo masih ada 66 desa maupun kelurahan yang masuk ke dalam kategori 3 T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal) yang masih blankspot. “ Ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya informasi terkait beberapa hal mengenai urusan koordinasi daerah. Dan alhamdulillah Pemerintah Pusat telah memecahkan masalah ini dengan memberikan penegasan surat kepada kepala dinas provinsi, sehingga semua urusan di daerah bisa diketahui bersama dan dipecahkan secara bersama-sama,” jelas Masran Rauf.

Menanggapi permasalahan ini, Dhia Anugrah Febriansa mengatakan bahwa masalah koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten selalu menjadi satu hal yang harus diperbaiki. Karena tanpa adanya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maka tidak akan ada kolaborasi untuk melakukan perbaikan di wilayah tersebut.

Terkait dengan desa digital, BAKTI seperti diungkapkan oleh Dhia Anugrah Febriansa sangat mendukung sekali sehingga yang pertama akan diprioritaskan adalah desa-desa blankspot yang masuk ke dalam 3 T. Sementara yang tidak masuk ke dalamnya bisa menggunakan program Konektivitas Mandiri yang bekerja sama dengan Bumdes di seluruh Indonesia.(Hs.Foto.Hs)

Related posts