Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri: TPP Disesuikan dengan Kebutuhan dan Keuangan Daerah

Jakarta,Gpriority-Ditemui usai pemaparan materi dalam acara Bimtek Penyusunan Kebutuhan ASN dan TPP di Lingkungan Pemkab Fakfak, Hotel Asyana pada Senin (13/12/2021), Fernando H.Siagian,S.STP.,M.si selaku Kasubbid Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV,Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengatakan bahwa acara ini sangat bagus sekali untuk pengetahuan para ASN dalam penyusunan TPP.

Menurut Fernando, ada banyak hal yang disampaikan dalam acara tersebut seperti pertama mengenai penghasilan pegawai. “ Ini harus disesuaikan dengan regulasi nomor 5 tentang ASN di pasal 81 dan PP 12 tahun 2019 tentang pola keuangan daerah,” jelas Fernando.

Fernando dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa Kemendagri meminta kepada daerah saat memberikan TPP harus mempertimbangkan keuangan dan kebutuhan daerah. “Mekanisme dan besarannya harus sesuai dengan regulasi dan kondisi daerah masing-masing. Ada 6 indikator di PP 12 , silahkan daerah menggunakannya ,” ucap Fernando.

Lebih lanjut dikatakan Fernando, ke-6 indikator yakni beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya bisa dipilih sesuai dengan kebijakan dari daerah.” Ke-6 indikator adalah patokan yang ditetapkan oleh Kemendagri, dan daerah dipersilahkan menggunakannya 4 atau 5 tanpa harus berpatokan dengan 6 indikator tersebut. Karena yang mengetahui kebutuhan adalah daerah,” kata Fernando.

Fernando juga menjelaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 sudah diserahkan oleh hampir seluruh Indonesia, sehingga daerah bisa langsung melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2022.(Hs.Foto.Hs)

 

Related posts