Empat Solusi Untuk Mengatasi Backlog Perumahan Indonesia Untuk MBR

Jakarta,Gpriority-Tingginya backlog perumahan Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menandakan bahwa jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak.Sayangnya dukungan alokasi dana subsidi dari pemerintah cenderung menurun sehingga mengakibatkan Program Sejuta Rumah pun terancam gagal.

Alasan itulah yang membuat Kadin Indonesia bersama Himperra, REI, Pengembang Indonesia dan para komite tetap Kadin bidang properti menggelar jumpa pers di Menara Kadin,Jakarta Selatan pada Kamis (23/1/2020).

Dalam jumpa pers tersebut Plt.Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti,Setyo Maharso mengatakan bahwa backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan di bawah Rp.7 juta,sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih terbatas.

“Sementara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) sudah lampu merah dan membahayakan sehingga perlu dicarikan solusi alternatifnya,” ujar Setyo.

Ketua Umum REI Totok Lusida menyampaikan bahwa kebutuhan rumah MBR untuk tahun 2020 ini adalah 260.000 unit dengan kebutuhan anggaran mencapai RP.29 triliun. Sementara anggaran yang dianggarkan untuk tahun 2020 ini adalah Rp.11 triliun sehingga masih dibutuhkan dana sebesar Rp.18 triliun. “Untuk itulah sisa kekurangan dana dapat dicarikan melalui beberapa alternatif subtitusi.

Endang Kawidjaya Ketua Umum Himperra mengamini pernyataan Totok dan juga Setyo. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang sama di tahun sebelumnya tidak terulang lagi.

Ketua Umum PI Barkah Hidayat menyebutkan bahwa dirinya mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Kadin Properti dan juga teman-teman stakeholder seperti REI,Himppera dan yang lainnya untuk mencari solusi.karena jika pembiayaan terhambat maka akan ada multipllier efect ke industri yang berhubungan dengan perumahan dan juga perbankan.

Setyo mengatakan setelah melakukan koordinasi antara Kadin Properti dengan beberapa stakeholder terkait seperti Kementerian PUPR,PPDPP,SMF,BPJS TK,Tappera,BTN,REI,Himperra dan PI beberapa waktu lalu di Jakarta ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh. Yang pertama pengalihan dana bantuan prasarana,sarana dan utilitas (PSU) serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2020. Pengalihan ini menurut Setyo akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit.

Kedua, dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. Ketiga, optimalisasi peranan BPJS TK dan SMF untuk perumahan perlu didorong,karena selama ini porsi penyalurannya yang masih sedikit.

” Untuk BPJS TK,perlu ada titik temu di Kemenaker untuk titik bunga optimal antara bank dan BPJS TK sehingga perbankan maupun peserta bisa optimal dalam penyaluran perumahan pekerja,” tegas Setyo.

Keempat, bisa dari realokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang mungkin tidak tepat sasaran.

Untuk dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seperti dijelaskan Setyo belum bisa dimanfaatkan sebagai alternatif karena masih menunggu mekanisme yang siap untuk karyawan swasta.(Hs.Foto:Hs)

Related posts