Gelar Rakor, Ini yang Dibahas Bagian Hukum Setda Haltim

Penulis : Riftan | Editor : Haris | Sumber Foto: Riftan

Haltim,GPriority.co.id- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah mengadakan rapat koordinasi bersama Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, di kantor Bupati Haltim, Selasa (23/5/2023).

Rapat yang dilakukan itu dalam rangka kerja sama bidang penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.

Kepala Bagian Hukum Setda Haltim, Ardiansyah Madjid, saat diwawancarai usai rapat tersebut, mengatakan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022, perubahan kedua undang-undang nomor 12 Tahun 2011, itu mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan melibatkan penyusunan perancang dari Kanwil Kemenkumham.

“Jadi mereka datang membuka ruang kerja sama dengan Pemerintah Daerah Halmahera Timur, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga itu Kemenkumham Malut, bisa membantu dalam penyusunan baik dari naska akademik, Perencanaan, dan sampai pada tahap Pembahasan, karena mereka punya tenaga dan sumber daya penyusun serta perancangan peraturan yang bisa dikerjasamakan dengan kebutuhan Hukum Pemda Haltim,” katanya.

Lanjutnya, Pemda Haltim tetap merespon dan membuka diri, karena intinya demi meningkatkan kualitas produk Hukum.

“Sejak tahun 2021 Pemda Haltim melalui Bagian Hukum sudah beberapa kali membangun kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, dan itu sudah kita coba, sehingga ada beberapa peraturan daerah (Perda) yang hasilnya sangat bagus, baik dari aspek formal maupun substansi cukup memberikan kontribusi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menambahkan, untuk setiap kebutuhan Hukum di lingkup OPD itu bisa langsung dikordinasikan dengan Devisi Pelayanan Hukum Kemenkumham, terkait penyusunan dan perancangannya.

“Bagi setiap OPD yang memang punya kebutuhan Hukum, baik produk Hukum yang diperintahkan oleh undang-undang atau kebutuhan Hukum untuk menjawab kebutuhan Hukum di Daerah, itu Pimpinan OPD atau melalui Sekertaris Daerah (Sedka) langsung ke Kanwil Kemenkumham dalam rangka untuk penyusunan dan perancangan materi Hukum,” tutupnya.