Gelar Rapat Lanjutan RKPD TA 2021, DPRD Nunukan Minta Sinkronisasi dan Belanja Prioritas

Nunukan, Gpriority – Rapat tertutup RKPD tahun anggaran (TA) 2021 kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan di ruang rapat Ambalat I, kantor DPRD Nunukan, Senin (24/08/2020).

Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa bersama beberapa OPD membahas terkait penggunaan APBD murni TA. 2021 mendatang.

Hj. Rahma Leppa mengatakan pihaknya akan berupaya memaksimalkan anggaran di tahun 2021 agar lebih bermanfaat. “Belum ada kesepakatan apapun di rapat kedua ini, mengingat Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu menyusun RKPD dengan baik sesuai prioritas kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2021 dan tentunya harus ada sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS yang sebelumnya telah dibahas”, kata Hj. Leppa di ruangannya usai rapat.

Hj. Leppa menambahkan akan mengupayakan pelunasan hutang daerah sekitar Rp 77 M dengan APBD Perubahan tahun 2020.

“Kita upayakan APBD perubahan 2020 ini dapat mengakomodir utang daerah. Kalaupun tidak, maka TA 2021 harus dilunasi”, tegasnya.

Sementara itu, Politisi Hanura dari Komisi III, Hamsing mengaku perlunya memunculkan kerja-kerja prioritas guna menunjang pembangunan di Kabupaten Nunukan.

“Revisi, harus betul-betul kita revisi RKPD kali ini, mana prioritas mana tidak. Apalagi kita perlu membayar utang yang bernominal miliaran, tentu jika itu juga tidak kita prioritaskan maka bisa menghambat kerja yang ada,” terang Hamsing

Lebih lanjut, Hamsing menyoroti terkait paparan RKPD Pemkab Nunukan, salah satunya hasil reses dan musrembang anggota DPRD, minimal ada yang terakomodir untuk jadi program pemerintah daerah.

“Harapan kita baik hasil reses dan musrembang ada yang terakomodir begitu pula terkait pembagian anggaran ke setiap kecamatan, harus merata. Kita harus adil untuk semua”, harap Hamsing.

Perihal tenaga honorer di Kabupaten Nunukan juga menjadi pembahasan di lingkup DPRD dan Pemerintah.
“Kita tetap upayakan di tahun depan, agar gaji tenaga honorer baik lulusan SMA maupun S1 bisa ada peningkatan. Sejauh ini kita masih minta ke Bappeda untuk menghitung bisa ditambah atau tidak,” ungkapnya.

Politisi Hanura ini juga menyampaikan bahwa apa yang sudah dianggarkan pada program kerja TA. 2021 dapat terlaksana dengan baik.

“Harus terakomodir dengan baik semuanya. Contoh ruang kegiatan belajar (RKB) dibangun tetapi tidak include dengan mobiler. Sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian tunggu lagi anggaran berikutnya, ini kan menghambat pendidikan kita di Nunukan”, tutup Hamsing.#(FBI)

Related posts