Gus Halim Sebut BUM Desa Beri Kontribusi Signifikan bagi Ekonomi Desa

Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengelola perekonomian desa di seluruh Indonesia dengan total mencapai Rp3,06 triliun per tahun. Peran BUM Desa semakin terasa setelah disahkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menetapkan badan hukum baru.

“BUM Desa Bersama mewujudkan kerja sama ekonomi antardesa, dan BUM Desa Bersama LKD, setelah unit pengelola keuangan, program nasional pemberdayaan masyarakat bertransformasi,” kata Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim saat penganugerahan Corporate Social Responsibility dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2024 di Jakarta, Selasa (7/5).

Gus Halim menegaskan bahwa sertifikat badan hukum BUM Desa yang diterbitkan sejak November 2021 tetap berlaku dan terus berkembang. Sejak 6 Mei 2024, tercatat 18.222 BUM Desa, 267 BUM Desa Bersama, dan 1.283 BUM Desa Bersama LKD telah memiliki sertifikat badan hukum.

Pada tahun 2023, sebanyak 10.886 pemerintah desa menanamkan modal sebesar Rp1,16 triliun ke BUM Desa, dengan rata-rata Rp44,23 juta per desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Di akhir tahun, BUM Desa menyalurkan sebagian keuntungan ke dalam APBDes, sebagai Pendapatan Asli Desa sebesar Rp162,99 miliar di 10.886 desa, atau rata rata Rp14,97 juta per desa. Pada desa-desa itu saja, terbaca rasio manfaat dan biaya mencapai 33,85 persen,” kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Omzet BUM Desa pada tahun 2023 mencapai Rp2,84 triliun, BUM Desa Bersama Rp17,67 miliar, dan BUM Desa Bersama LKD mencapai Rp197,80 miliar. Total ekonomi desa yang dikelola oleh BUM Desa mencapai Rp3,06 triliun setiap tahun di seluruh Indonesia.

BUM Desa secara khusus mempekerjakan 329.839 warga desa, dengan 184 di antaranya bekerja di BUM Desa Bersama dan 1.209 di BUM Desa Bersama LKD, menyerap total 331.232 pekerja lokal.

“BUM Desa Bersama LKD juga mengelola kelompok miskin, termasuk perempuan miskin. Tercatat 123.119 orang nasabah BUM Desa Bersama LKD dari kalangan miskin. Jadi, ekonomi keluarga dari 454.351 warga desa, terpaut langsung dengan aktivitas BUM Desa di tanah air,” kata Gus Halim.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pelibatan BUM Desa dan BUM Desa Mandiri merupakan dukungan konkret dalam menghadapi tantangan global, termasuk isu keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan nasional.

“Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan.” kata Wapres.

Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres berpesan agar jumlah BUM Desa dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan agar ekonomi masyarakat dapat terus meningkat hingga ke desa.

“Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan,” kata Wapres.

Revisi UU Desa berupa UU Nomor 3 Tahun 2024, pada pasal 87A, secara khusus menekankan kerja sama BUM Desa. Dalam konteks kerja sama BUM Desa itulah diselenggarakan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award.

Pada tahun 2024, ajang ini diikuti 100 kandidat perusahaan, lembaga lain, dan perorangan yang berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, dari sektor pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik, industri dan manufaktur, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, real estate, hingga asuransi.

Terdapat 55 program CSR yang meraih kategori gold, 6 kategori excellent untuk perorangan, 58 silver untuk kategori program, serta empat outstanding untuk kategori perorangan. Ada pula tiga kategori bronze, dan tiga kategori apresiasi untuk program CSR.

Wapres dan Gus Halim juga menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait peningkatan kapasitas pengadaan Barang/Jasa di desa dan Kemendes PDTT, sosialisasi pengadaa Barang/Jasa di desa, tata kelola pengadaan di desa dan publikasi bersama.

Hadir dalam acara ini, Ketua Umum ISSF Sudarmanto, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Staf Ahli Mendes M Nurdin, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, serta para penerima penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024.

Penulis: Ahmad Faqih Zuhair

Foto: Kemendes PDTT