Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Larang Open House, Begini Kata Walkot Tarakan

GPRIORITY, TARAKAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melarang pejabat/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah melakukan open house atau halal bi halal saat perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Tak hanya itu, kegiatan buka puasa Ramadhan bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 orang, juga dilarang.

Hal diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 800/2784/SJ.

Namun, terdapat sedikit kelonggaran di Tarakan, lantaran Wali Kota Tarakan, Khairul mengizinkan silaturahmi terbatas.

“Sebenarnya silaturahmi terbatas, kalau open house tidak dibolehkan. Tetapi kalau silaturahmi terbatas hanya untuk keluarga dan sahabat-sahabat boleh. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Kalau open house akan cenderung terjadi kerumunan, tetapi kalau keluarga dan hanya teman teman saja bisa diatur waktunya,” kata Khairul, Senin (10/05/2021).

Selain itu, pemerintah juga melarang masyarakat melakukan takbiran keliling.

Takbiran hanya boleh dilakukan di Masjid. Dan itu dilaksanakan secara terbatas, meliputi 10 persen dari kapasitas masjid dan musala berpedoman protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam SE Menteri Agama Nomor 7/2021 tentang Panduan Penyelenggaran Salat Idul Fitri Saat Pandemi.

“Kalau buka puasa pasti berkerumunlah, karena pada intinya kita sedang berupaya menghindari kerumunan. Ada yang tanya ke saya, untuk kegiatan sahur on the road di larang apa tidak, kita dari awal melarang, terus ada yang bertanya lagi kalau membagikan makanan ke jalan boleh. Saya jawab boleh karena tidak berkerumun,” ucapnya.

Menurutnya, untuk buka puasa di masjid atau mushola masih bisa dilakukan dengan syarat takjil dimasukan dalam kotakan, tidak lagi secara prasmanan.

“Kita juga hindari buka puasa bersama, makanya kemarin di masjid takjilnya dimasukan kotak, sehingga tidak perlu lagi secara prasmanan. Kalau pakai kotakan bisa duduk berjauhan,” ujarnya.

Khairul menyampaikan, aktivitas jual beli harus tetap berjalan, lantaran itu sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

“Pada intinya soal penerapan protokol kesehatan tetapi minimal harus ada pembatas antara pembeli dan penjual.
Keduanya juga harus pakai masker. Untuk tempat jualan sudah banyak yang menggunakan penyekat plastik, mika, atau kaca. Sama juga mengatur jarak antara pembeli dan pedagang. Sebenarnya kalau semua disiplin pakai masker, potensi tertular masih bisa dihindari. Kalau menutup pasar masyarakat mau belanja dimana,” imbuhnya.(FBI)

Related posts