Jakarta, GPriority.co.id– Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan Indonesia bisa menghemat anggaran sebesar Rp 259,76 triliun jika program makan bergizi gratis dapat diberikan secara tepat sasaran. Adapun efisiensi anggaran bisa digunakan program perlindungan sosial, perbaikan pelayanan publik, dan pembangunan yang lebih berdampak langsung ke masyarakat.
Dalam laporan Celios, ada tujuh program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi tersebut antara lain Peningkatan Program Keluarga Harapan dengan tambahan Rp 30,37 triliun bagi 10,16 juta Keluarga Penerima Manfaat; Program Indonesia Pintar dengan tambahan Rp 13,71 triliun bagi 18,89 juta siswa, serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan
tambahan Rp 14,49 triliun bagi 1,04 juta mahasiswa; Bantuan Subsidi Upah dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp 4,98
triliun bagi 1,38 juta pekerja.
Subsidi tiket KRL sebesar Rp 1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis; BPJS Kesehatan (PBI JKN) dapat menerima tambahan Rp 47,21 triliun bagi 98,35 juta peserta; Subsidi pupuk sebesar Rp 54,86 triliun bagi 9,98 juta petani;
Melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp 5,7 triliun.
Peneliti Celios Bara M. Setiadi mengatakan pandangan jika pemerintah ingin memberikan bantuan, seharusnya ada prioritas bagi masyarakat yang rentan dan termarjinalkan. Bantuan bukan semata-mata asal disalurkan kepada semua orang.
“Oleh karena itu, skema Makan Bergizi Gratis yang kami usulkan itu tersasar bagi masyarakat yang memang rentan dan membutuhkan. Dengan skema yang kami usulkan ini, ada sekitar 259 triliun Rupiah yang bisa diinvestasikan untuk bantuan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan tadi,” ujar Bara dalam laporan “Pak Presiden, Kami Punya Ide Lain, dikutip Selasa (11/2).
Sementara itu Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar menambahkan saat ini pemerintah secara sporadis melakukan pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan implikasinya. Persoalannya, kata media, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang.
“Pemotongan anggaran BMKG, misalnya, justru malah menghambat program swasembada pangan karena berpotensi mengganggu utilisasi operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim,” kata Media.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran, seperti penambahan penerima program Program Keluarga Harapan, subsidi pupuk, subsidi perumahan dan transportasi, beasiswa pendidikan, membayar tukin dosen, serta perbaikan kualitas kesehatan.
“MBG yang tidak tepat sasaran, selain berpotensi bocor karena dananya dinikmati oleh vendor-vendor swasta besar, juga berpotensi dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Ini tidak adil secara fiskal”, ujar Media.
Peneliti Celios Bakhrul Fikri menambahkan pemangkasan anggaran perlu dikaji lebih dalam. Jika pemangkasan ini menurutnya justru menimbulkan efek samping negatif bagi layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, puskesmas hingga sekolah maka pemangkasan anggaran justru akan menjadi windows of disaster bagi perekonomian, kualitas pendidikan, dan kesehatan.
Peneliti Celios Galau D Muhammad menambahkan pemangkasan anggaran era Prabowo jelas berbeda dengan automatic adjustment pada masa Covid-19 yang masih memberi keleluasaan kementerian/lembaga untuk menentukan prioritas belanja dan sifatnya hanya pemblokiran sementara, namun ini anggaran langsung hilang dan digeser.
“Muncul pertanyaan juga mengapa pemangkasan anggaran yang terjadi masih belum menyentuh kementerian dan
lembaga yang sebenarnya banyak disorot kinerjanya di publik, seperti Kepolisian, Kemenhan, DPR/MPR, serta program-program problematik seperti food estate dan IKN,” kata Galau.
Foto: Dok. Antara
