Jokowi Apresiasi Yogyakarta Sebagai Provinsi Terbaik Dalam Menangani Covid-19

Berdasarkan laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi terbaik di Indonesia dalam menangani Covid-19.

“ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan hingga 15 Juli 2020 jumlah kumulatif positif corona di Yogyakarta berjumlah 396 kasus. Dari jumlah tersebut,309 orang dinyatakan telah sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Jumlah ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan kasus corona di Jawa Timur yang mencapai 17.395 kasus,” jelas Jokowi saat memberi arahan kepada para Gubernur terkait percepatan penyerapan APBD 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7/2020).

Keberhasilan Yogyakarta inilah yang menurut Jokowi harus ditiru oleh Provinsi lainnya sehingga angka kematian dan kasus positif harian di Provinsi masing-masing semakin berkurang serta angka kesembuhan semakin bertambah banyak.
“ Untuk caranya bisa bertanya kepada pak gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta. Saya yakin, cara tersebut bisa juga diterapkan di daerah masing-masing,” ucap Jokowi.

Jokowi dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai sanksi yang akan diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah.” Sebagai dasar hukum sanksi, saya akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) dalam waktu dekat ini,” jelas Jokowi.

Sanksi tersebut menurut Jokowi harus diterapkan, pasalnya banyak masyarakat yang sudah tidak mengindahkan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah.” Berdasarkan laporan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di jalan. Ini berbahaya, karena bisa terkena Covid-19. Untuk itulah, sanksi ini dibuat. Semoga dengan adanya sanksi ini, Covid-19 semakin menurun di Indonesia,” tegas Jokowi.

Keputusan Jokowi disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil, keputusan Jokowi sesuai dengan keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat seperti dituturkan Kang Emil akan menerapkan sanksi berupa denda Rp.100.000 hingga Rp.150.000 bagi warga yang melanggar protokol kesehatan . “ Untuk penerapannya akan dilaksanakan pada 27 Juli 2020,” kata Kang Emil.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mendukung pernyataan Jokowi terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Khofifah, sanksi ini memang harus ada agar tingkat kedisiplinan masyarakat terkait pencegahan Covid-19 semakin meningkat. (haris)

Related posts