Jokowi Bongkar Ketimpangan SDA


Jakarta, gpriorty-Senin (10/1/2022) ATR/BPN mengadakan forum online, membahas ketimpangan kepemilikan hak izin tanah. Para calon peserta harus mendaftar pada link yang tersedia. Natsir Amir selaku moderator membuka forum dengan semangat, “Diskusi yang beraroma, semakin pahit semakin otentik.” Begitu slogan kopi pahit.

Diskusi ini dihadiri berbagai tokoh seperti Surya Tjandra(Wamen ATR/Waka BPN), Dani Setiawan (Litbang Monday Media Group), Taufan Agasta (Redaktur Monday Media Group), Natsir Amir (Presiden Kopi Pahit), Johan (Kepala Pengabdian Masyarakat LPPM UMC), Dumasari (Dosen/Peneliti Pertanian UM Purwokerto). Diskusi dimulai pukul 13.00 – 15.00WIB. Diikuti 59 peserta dari berbagai kalangan.

Kebijakan Jokowi dalam mencabut izin sewa tanah bagi beberapa pertambangan menimbulkan Pro & Kontra. Menurut Surya Tjandra, “kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keberimbangan terhadap penyalahgunaan kewenangan pemerintah terhadap kepemilikan tanah.” Eksploitasi di beberapa titik pertambangan sering terjadi, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Lahan-lahan tersebut diambil dari hutan yang akan mengganggu ekosistem. Jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketimpangan SDA. Kebijakan ini seperti angin segar namun ada pula yang menanyakan mengapa baru dilakukan di awal tahun ini? Di sesi pertanyaan, Dumasari mengatakan, “apakah akan ada dampak bagi pekerja tambang yang izinnya dicabut?” Terlontar sebuah jawaban, para pekerja yang berdampak akan dipekerjakan di sektor tanah milik pemerintah.

Wamen ATR/ Waka BPN berharap ini menjadi suatu program keberlanjutan. Ia mengatakan, “Jangan sampai program ini hanya semangat di awal, sekalipun nanti akan mengalami pergantian kepala.” (Ega.Foto.Ega)

Related posts