Jakarta,gpriority-Dalam rapat terbatas terkait laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference yang disiarkan melalui youtube, Senin (4/5) di Istana Bogor, banyak sekali hal yang dibahas oleh Presiden RI Joko Widodo.
“ Yang pertama adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 4 Provinsi dan 22 kabupaten/kota,” ucap Jokowi.
Jokowi meminta agar daerah yang telah menetapkan PSBB untuk menerapkannya secara ketat dan efektif serta memiliki target yang terukur.
“ Seperti berapa jumlah pengujian sample yang dilakukan, tes pcr yang telah dilakukan selama PSBB,Berapa yang ditracking yang dilakukan setiap hari, apakah bansos yang diterima benar tepat sasaran , apakah isolasi mandiri benar-benar tepat dilakukan, karena di RS saja masih banyak yang kabur dan lain sebagainya,” jelas Jokowi.
Kedua adalah melakukan monitoring secara ketat potensi penyebaran covid-19 di beberapa klaster.
“ Ada klaster pekerja migran, klaster Jamaah Tabligh, ada klaster gowa, klaster pemudik, klaster industri. Ini betul-betul perlu dimonitor secara baik,” jelas Jokowi.
Terkait pekerja migran yang sudah datang di Indonesia sudah 89 ribu dan kabarnya akan kembali bertambah sebesar 16 ribu.” Untuk itulah klaster ini harus ditangani dengan baik dan benar sehingga jangan sampai muncul gelombang ke-2,” ucap Jokowi.
Untuk klaster industri, Jokowi meminta kepada kepala daerah agar mengecek industri-industri yang beroperasi seperti apa saja. Dan harus dicek juga dilapangan apakah mereka melakukan protokol kesehatan atau tidak.
Ketiga berkaitan dengan Program jaring pengaman sosial. “ Saya tadi pagi sudah mendapat laporan dari Menko PMK mengenai PKH, paket sembako,bansos tunai, blt dana desa pada saat ini sudah berjalan. Untuk itulah saya meminta agar kecepatan dan ketepatan diutamakan, sehingga bansos ini betul-betul diterima orang yang tepat secara cepat,” lugas Jokowi.
Untuk itulah Jokowi meminta agar minggu ini sudah bisa diterima oleh mereka. Jokowi juga meminta kepada mensos , gubernur,bupati, walikota , camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir agar kalau ada warga miskin yang belum dapat segera dicarikan solusinya.
Jokowi juga meminta agar data penerima bansos dibuka secara transparan seperti jenis bantuaanya apa, kriterianya apa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan.(Hs.Foto:Dok setkab)
