KemenPPPA: Komitmen Bogor Bukan Sekedar Lembaran Janji

Penulis : Ponco | Editor : Lina F | Foto: KemenPPPA

Jakarta, Gpriority.co.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas PPPA) bertempat di Bogor pada 30 sampai 1 September. Rakornas yang diikuti para Kepala Dinas PPPA tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala UPTD PPPA se-Indonesia telah berakhir dan menghasilkan kesepakatan yang disimpulkan menjadi Komitmen Bogor 2023.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa adanya kesimpulan dari Rakornas yang tertuang dalam komitmen tersebut diharapkan bisa segera di tindak lanjuti. “Dengan adanya Komitmen Bogor 2023 saya harapkan ada tindak lanjut jadi bukan hanya sekedar lembar perjanjian saja,” tegas Bintang.

Selain itu beliau juga berharap dari Komitmen Bogor yang telah ditandatangani oleh 6 perwakilan Kepala Dinas PPPA dapat mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua sektor pembangunan. Di tingkat nasional dan daerah serta masyarakat, yaitu mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan serta memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Upaya akan berhasil jika dilakukan bersama-sama dan pada saat yang sama oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya secara kolaboratif serta dapat diukur hasil atau kinerjanya.

Selanjutnya, Bintang juga mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 di tingkat pusat, serta RPJPD dan RPJMD di tingkat daerah. Karena itu penting agar PPPA tidak tertinggal dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Harus dipastikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat diintegrasikan dalam dokumen tersebut.

Menutup sambutannya, Menteri Bintang sekali lagi kembali menegaskan, “Saya berharap paska Rakornas ini akan ada pembahasan lanjutan secara lebih detail dan teknis untuk menguraikan tahapan-tahapan akselerasi kebijakan dan program PPPA agar lebih implementatif dan dirasakan secara langsung manfaat dan dampaknya bagi perempuan dan anak Indonesia,” pungkasnya.