Kolaborasi Instansi Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional

Jakarta,Gpriority “Kolaborasi Instansi Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Siber Nasional”, merupakan tema yang diangkat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah pada hari Selasa hingga Kamis (9-11/7) di Mercure Convention Center Ancol.

Acara tersebut diikuti  350 peserta yang berasal dari seluruh Kementerian/ Lembaga dan stakeholder lingkungan pemerintah.

Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak yang membuka Grand Launching Gov-CSIRT (Government Cyber Security Insiden Response Team) mengatakan, Gov-CSIRT Indonesia merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang memberikan layanan respon insiden di sektor pemerintah.

Gov-CSIRT merupakan tim respon insiden siber sektor pemerintah yang diketuai oleh Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN. Gov-CSIRT Indonesia beranggotakan seluruh staf BSSN pada sektor pemerintah.

Dalam pembentukannya, Gov-CSIRT Indonesia mengemban misi membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, membangun kapasitas sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, serta mendorong pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada sektor pemerintah.

Konstituen dari Gov-CSIRT Indonesia meliputi seluruh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi aspek-aspek manajemen insiden keamanan siber, diantaranya triase insiden, koordinasi insiden, dan resolusi insiden.

Triase insiden merupakan langkah memastikan kebenaran insiden dan pelapor, dan menilai dampak dan prioritas insiden. Koordinasi insiden, merupakan koordinasi insiden dengan konstituen, penentuan kemungkinan penyebab insiden, pemberian rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan/SOP yang dimiliki Gov-CSIRT Indonesia kepada konstituen, dan koordinasi insiden dengan CSIRT atau pihak lain yang terkait. Adapun Resolusi insiden merupakan investigasi dan analisis dampak insiden, rekomendasi teknis untuk pemulihan pasca insiden, dan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kelemahan sistem. Selain layanan tersebut, Gov-CSIRT juga disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: cyber security drill test; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.

FGD Penyelenggaraan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Sektor Pemerintah digelar untuk menyosialisasikan layanan dan informasi serta menyamakan pandangan terkait penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan insiden di lingkungan instansi pemerintah. Pada kesempatan tersebut berbagai isu strategis terkait pengelolaan keamanan siber dibahas oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian BSSN.

Pada kegiatan tersebut juga digelar diskusi panel yang menghadirkan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Rini Widyantini. Selain itu, dihadirkan pula pakar-pakar keamanan siber, diantaranya Hoga Saragih dan Eko Indrajit yang mengulas seluk beluk kebijakan, pengelolaan, pengamanan serta dampak SPBE terhadap perekonomian nasional. Hasil Vulnerability Assessment sektor pemerintah juga disampaikan pula oleh pembicara yang diundang BSSN.(Lin.So)

Related posts