Untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam setiap tahunnya.Untuk tahun ini,Rakornas digelar di Sentul Internasional Convention Center (SICC) pada Senin (3/2/2020) dan Selasa (4/2/2020).
Acara sendiri dibuka Kepala BNPB Doni Monardo pada Senin (3/2). Doni melaporkan bahwa multipihak sangat signifikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“Multipihak yang dimaksud BNPB adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa,” ujar Doni.
Untuk itulah seperti dikatakan Doni, penanggulangan bencana menjadi urusan bersama, seperti tema dalam Rakornas PB 2020.
Pada akhir sambutan, Doni mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk melindungi rakyat yang semakin hari memiliki potensi ancaman bencana.
Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan penanggulangan bencana memang membutuhkan koordinasi.
Hal tersebut disebabkan dalam penanggulangan bencana selalu melibatkan banyak pihak. Namun demikian, Muhadjir berpesan bahwa dalam koordinasi dibutuhkan distribusi kewenangan dan distribusi tugas. Ia menambahkan bahwa kewenangan tadi sesuai fungsi dan peran masing-masing.
Di samping itu, Muhadjir juga menyampaikan bahwa wilayah Indonesia berada di cincin api yang berdampak pada potensi ancaman bencana.
Namun Muhadjir selalu mengingatkan bahwa kenyataan ini harus disyukuri sebagai anugerah. Ini menjadi tantangan bagi kita semua.
“Ketika bangsa itu ada ujian, maka bangsa itu akan besar,” ujar Muhadjir.
Seminar nasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu terkini terkait penanggulangan bencana dan akar masalah dan driving force setiap ancaman bencana. Beranjak dari tujuan tersebut, seminar dengan narasumber yang berkompeten dan diskusi positif dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi terhadap strategi penanggulangan bencana.
Keesokan harinya (4/2/2020) Presiden Joko Widodo (Jokowi)hadir di Rakornas BNPB. Dalam sambutannya,Jokowi memerintahkan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah agar bersama-sama bersinergi untuk lakukan pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Jokowi juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian tata ruang berbasis risiko bencana. Dengan demikian, daerah yang rawan bencana tidak dijadikan tempat permukiman.
Tidak hanya itu Jokowi dalam sambutannya juga memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk segera menyusun rencana kontijensi kesiapsiagaan yang betul-betul dilaksanakan semua pihak dan siap sehingga bisa tuntas.
Jokowi juga mengingatkan agar penanggulangan bencana harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. “Artinya, semua pihak harus bahu-membahu terlibat dalam hal ini,” ujar Jokowi.
Jokowi juga memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar yang menyebabkan terjadinya bencana alam.(Hs)
