Operasi Yustisi Serentak Diharapkan Dapat Menegakkan Kedisiplinan Masyarakat Terkait Covid-19

Jakarta,Gpriority-Usai diumumkan new normal oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni 2020, kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan yang berguna bagi pencegahan Covid-19 semakin berkurang. Akibatnya kasus Covid-19 di Indonesia semakin melonjak dibandingkan sebelumnya.Berdasarkan data Satgas Covid-19 per-13 September 2020, ada 218.382 kasus.

Kenyataan inilah yang membuat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan melakukan pelaksanaan operasi yustisi yang dimulai serentak secara nasional mulai Senin 14 September 2020. ” Polri mendukung penuh digelarnya operasi yustisi ini. Dengan adanya operasi yustisi diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19. Kedisiplinan tersebut akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional,” ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono saat menjadi pembicara di forum dialog yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tema “Operasi Yustisi Dorong Pemulihan Kesehatan” di Media Center KPCPEN.

Penegakan kedisiplinan tersebut menurut Awi akan diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik. “Dalam operasi ini, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan,” jelas Awi.

Operasi Yustisi pada tahap awal fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat, yang berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

“Jika masyarakat masih membandel maka aparat Kepolisian, TNI, pemerintah daerah (Pemda), termasuk para stakeholder terkait, dan komunitas-komunitas masyarakat yang tergabung di dalam operasi yustisi ini akan memberikan sanksi yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 dan mengikuti peraturan daerahnya. Juga disediakan fasilitas sidang di tempat, dengan melibatkan Kejaksaan, Panitera dan Hakim. Sehingga setelah hakim menjatuhkan putusan bagi pelanggar, pelanggar bisa langsung membayar denda, ataupun bisa dijatuhkan hukum kerja sosial,” ucap Awi.

Untuk wilayah yang terkena operasi yustisi , Awi menjelaskan adalah tempat-tempat yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, seperti pasar,mall,terminal, stasiun kereta, perkantoran dan perumahan.

Erik Hidayat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Ekonomi Kreatif, berharap Pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga. ” Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah,” Ucap Erik.

Lebih lanjut dikatakan Erik, penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha seyogyanya diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat, karena ada sanksi Pemerintah bagi para pelaku usaha, misalnya penutupan operasional usaha saat ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di dalam tempat usaha. “Kami menghimbau kerjasama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,” jelas Erik.

Erik juga menambahkan bahwa KADIN mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini. “Makin cepat kita sehat makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali,” tutupnya.(Hs)

Related posts