Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Jakarta,Gpriority-Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus dan Kabupaten/kota lainnya di Indonesia disebabkan karena tidak berjalannya fungsi posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“ Padahal posko PPKM mikro ini didirikan dengan tujuan untuk pencegahan, penindakan, penanganan, pembinaan, dan dukungan,” jelas Ketua Satgas Covid-19, Ganip Warsito, dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021, selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden.

Untuk itulah pemerintah meminta agar fungsi posko PPKM mikro ini diberdayakan dan dioptimalkan,” Paling tidak untuk melakukan tugasnya untuk memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah serta menyusun strategi penanganannya,” jelas Ganip.

Selain itu, Ganip menjelaskan bahwa satgas juga akan terus meningkatkan jumlah pemeriksaan, penelusuran, serta pendisiplinan protokol kesehatan. Pihaknya pun mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersediaan tempat tidur dan sumber daya rumah sakit sebagai antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 di daerah.

“Saya selaku kepala satgas akan terus fokus di lapangan, di mana daerah yang nanti BOR-nya meningkat kita akan intervensi, sambil terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ganip memaparkan sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 dalam mengendalikan kasus Covid-19 yaitu melakukan pendampingan dari tingkat mikro, penambahan personil untuk penegakan disiplin dan tenaga kesehatan, serta meng-efektifkan kolaborasi pentahelix terutama dengan tokoh masyarakat dan adat untuk edukasi dan sosialisasi disiplin protokol kesehatan.

“Kemenkes, BNPB, dan kementerian terkait akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menekan lonjakan Covid-19,” ujarnya.

Satgas juga akan tetap melakukan pembatasan-pembatasan terhadap pemeriksaan pekerja migran Indonesia dan juga orang asing yang masuk ke Indonesia. Ganip menegaskan bahwa pihaknya akan tegas terkait prosedur tersebut.

“Jadi entry test akan kita lakukan, kemudian karantina lima hari tetap kita lakukan, lalu exit test kita kerjakan pada lima hari berikutnya. Khusus untuk India, kita akan perketat lagi menjadi 14 hari, baru dilakukan exit test, untuk memastikan yang bersangkutan positif atau negatif,” tutupnya.(Hs.Foto.BPMI Setpres)

Related posts