Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah menemukan sekitar 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk ke Indonesia melalui Aceh. Beras tersebut diketahui masuk pada 16 November 2025 dan disimpan di gudang milik seorang pengusaha di Kota Sabang, Provinsi Aceh.
Temuan itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Minggu (23/11).
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda. Kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dikutip dari Antara News, Senin (24/11).
Ia menjelaskan bahwa saat tiba di Indonesia, beras tersebut tidak langsung dibongkar. Proses pemindahan muatan ke gudang perusahaan baru dilakukan pada 22 November. Perusahaan yang diduga mengimpor beras dari Thailand tersebut berinisial PT MSG.
Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melarang impor beras karena stok nasional mencukupi.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi,” tegasnya.
Ia memastikan pihaknya akan menelusuri asal-usul dan mekanisme masuknya beras ilegal tersebut.
Menanggapi temuan ini, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), meminta pelaku ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek dalam jumpa pers, Senin (24/11), dikutip dari Antara News.
Titiek menilai tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi juga bertentangan dengan komitmen pemerintah menjaga swasembada beras, sehingga membutuhkan respons hukum tanpa kompromi.
“Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada (beras). Jadi jangan coba-coba macam-macam,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan semua pihak untuk tidak bermain-main dengan aturan impor pangan, mengingat capaian swasembada beras harus dijaga demi kepentingan nasional.
“Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana gitu. Yang penting tidak dijual di sini,” ucap Titiek.
