Peringkat 8 Nasional Anugrah KIP 2023, Pemprov Kaltim Pertahankan Predikat Informatif Secara Berturut

Penulis : M. Hilal | Editor : Dimas A Putra | Foto : Setwapres RI

Jakarta, GPriority.co.id – Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapatkan peringkat ke-8 secara Nasional pada ajang Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023. Penganugerahan ini diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12).

Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro mengungkapkan, Anugerah KIP 2023 merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP, sebagai bentuk upaya untuk memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh pemerintahan badan publik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 menugaskan kepada Komisi informasi pusat untuk menetapkan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan badan publik di Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kaltim, M. Faisal, menerima plakat penghargaan tersebut mewakili Gubernur Kaltim dari Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.

Pemprov Kaltim mendapatkan nilai dengan rata-rata 93,94, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mempertahankan predikat Informatif selama 4 tahun berturut-turut. Dalam kesempatan itu, selama empat tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur bisa mempertahankan informatif tersebut dan juga Pemprov Kalimantan Timur telah memenuhi beberapa standar untuk meraih penghargaan ini.

“Alhamdulillah, kami berhasil mempertahankan predikat Informatif selama 4 tahun berturut-turut, meraih peringkat ke-8 Nasional. Secara keseluruhan, kami masuk 10 besar, meningkat dari peringkat 14 tahun lalu,” ungkapnya.

“Ada standar layanan publik yang harus kita penuhi, pertama undang-undang, yakni undang-undang keterbukaan informasi publik. Lalu ada peraturan keterbukaan informasi tentang layanan informasi, kita sudah penuhi semua,” sambungnya.

Dalam hal ini, Faisal optimis di tahun depan akan lebih baik lagi, dengan terus meningkatkan standar layanan dan melakukan inovasi. Ia menyoroti keberhasilan sekretariat PPID yang ramah disabilitas dan kemudahan akses informasi melalui digitalisasi data.

“Kita punya sekretariat PPID yang ramah disabilitas, sehingga penyandang difabel bisa mendapatkan informasi kemudian kita masuk ke digital saat ini satu data Kaltim sudah ada sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi,” ungkap Faisal.

Sebagai informasi, Keterbukaan Informasi Publik diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel, serta mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada seluruh masyarakat.