Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19


Sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR dan KPU serta diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang awalnya akan berlangsung pada 23 September 2020 diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.⁣⁣

Keputusan penundaan pesta demokrasi yang melibatkan 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, ternyata tetap menyimpan persoalan yang cukup kompleks, yakni masih mewabahnya pandemi Covid 19 di segenap daerah di tanah air.

Meski demikian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) seperti dituturkan Abdullah Azwar Anas, meyakini kalau Pilkada Serentak 2020 akan berjalan sukses.

“Kita belum tahu sampai kapan Covid-19 ini akan berakhir. Tapi dalam waktu yang bersamaan demokrasi juga harus terus berjalan dan tidak boleh terhenti dengan alasan Covid-19. Untuk itulah saya sampaikan ucapan terima kasih kepada KPU yang tetap mau melaksanakan Pilkada 2020. Semoga pilkada berjalan dengan sukses, lancar dan tertib,” kata Azwar Anas saat membuka kegiatan webinar Apkasi di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Ahmad Dolli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI yang menjadi narasumber secara virtual dari gedung DPR RI menyampaikan bahwa pilkada serentak 2020 memang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. “Untuk itulah kami sedang mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi pegangan dan panduan teknis pelaksanaan pilkada. Ada dua prinsip penerapan yang menjadi perhatian utama, prinsip pertama yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan prinsip kedua yakni tetap menjaga pinsip pelaksanaan demokrasi dalam pilkada serentak 2020,” imbuhnya.

Dari pihak KPU, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi khusus yang menyangkut protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. “Peraturan tentang protokol kesehatan ini tidak hanya di tahap pemilihan dan penghitungan suara saja, namun berlaku untuk semua tahapan dari verifikasi faktual, penyusunan daftar pemilih, proses kampanyenya hingga rekapitulasi penghitungan suara,” jelasnya.

Sementara itu Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Cahyo Ariawan mengatakan pemilihan serentak 2020 akan menghadapi 4 tantangan. Empat tantangan yang dimaksud adalah, pertama, soal netralitas, profesionalitas dan integrasi penyelenggara maupun aparatur sipil negara (ASN); kedua, potensi maraknya ujaran kebencian dan hoaks sebagai komoditas dalam pelaksanaan pilkada; ketiga, politik identitas pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada; keempat yaitu fanatisme kelompok yang berpotensi menimbulkan perpecahan luar biasa pada masyarakat. “ Hal ini penting dan harus mendapat perhatian bersama,” imbuh Cahyo.

Bupati Ngawi Budi Sulistyono sependapat dengan Cahyo, untuk itulah pihaknya akan turun tangan mengawasinya. Selain itu Budi juga mengatakan, ada peranan lainnya yang juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah dalam menghadapi pilkada serentak. Adapun peran yang dimaksud adalah memberikan update data penduduk dan mendorong pemutahiran e-KTP. Mendukung seluruh tahapan pilkada serentah sesuai peraturan yang berlaku, ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas dan keamanan, menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri, serta memfasilitasi sosialisasi pilkada .(Haris.Foto.Humas Apkasi)

Related posts